Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di daerah itu.
"Kami memastikan Lampung benar-benar siap menghadapi musim hujan. Bukan hanya dalam aspek penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang diprediksi meningkat seiring datangnya musim hujan pada Oktober 2025 hingga awal 2026.
"Menyusul tingginya intensitas bencana hidrometeorologi sepanjang 2025, dengan catatan ada 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor di berbagai wilayah Provinsi Lampung hingga September 2025, data menunjukkan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.
Menurut dia, dengan adanya hal tersebut, penting dilakukan persiapan pencegahan bencana banjir sebelum memasuki musim hujan. Persiapan pencegahan bencana banjir tersebut dapat dimulai dari mengelola manajemen air terpadu, termasuk pemanfaatan pompa mobile seperti yang diterapkan di wilayah Jakarta, serta pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Penanganan banjir di Lampung harus dikawal dengan serius dan terukur. Kita perlu mengevaluasi apa yang belum dan sudah dikerjakan, serta apa yang perlu segera dikerjakan. Kita akan memperkuat sistem drainase dan infrastruktur, melakukan identifikasi sungai-sungai penyebab banjir, inspeksi pintu air, optimalisasi waduk dan bumbung, hingga pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal di titik rawan banjir," tambahnya.
Ia mengatakan selain itu penting juga untuk memperhatikan penggunaan sistem peringatan dini dari BMKG yang integrasi data melalui dashboard online. Serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi Lampung-In, hal tersebut akan menjadi bagian dari strategi terpadu dalam menghadapi musim hujan.
“Kegiatan normalisasi saluran air tidak boleh menunggu sampai banjir terjadi. Semua harus memastikan sebelum musim hujan datang, infrastruktur air sudah siap menampung debit tinggi," kata dia.
Dia mengatakan pengendalian tata ruang dan lingkungan harus menjadi langkah jangka panjang yang dilakukan. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya akan menyiapkan posko-posko, melakukan edukasi masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi agar Lampung siap menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi.
Selain pencegahan bencana banjir, Pemerintah Provinsi Lampung juga mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan setelah bencana banjir, termasuk menyediakan bantuan logistik, berbagai layanan kesehatan, dan program rehabilitasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mempersiapkan bantuan berupa alat pompa air (alkon), sembako, peralatan kebersihan kepada daerah yang terdampak, serta meminta pemerintah dari kabupaten dan kota yang terdampak segera menyiapkan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak agar proses pemulihan dapat dipercepat dengan dukungan pusat.
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Lampung telah memastikan kesiagaan layanan publik setelah bencana banjir, mulai dari layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, pendistribusian bantuan dan koordinasi jalur evakuasi di wilayah rawan banjir, serta pemantauan penyakit usai bencana banjir.
"Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi setelah bencana, diharapkan risiko banjir dapat ditekan dan dampak sosial-ekonomi masyarakat dapat diminimalisasi," ucap dia.
