Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan belanja daerah pada 2026 akan fokus pada pemulihan ekonomi, penguatan daya saing serta peningkatan kualitas layanan publik secara merata dan adil.
"Pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, agar pelaksanaan program serta kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandarlampung, Kamis.
Ia memastikan salah satu program unggulan yang menjadi komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan anggaran dalam bidang pendidikan.
"Selain alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp476 miliar, pemerintah daerah juga menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026," katanya.
Ia mengatakan langkah itu diambil untuk meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas serta akses pendidikan yang merata di Provinsi Lampung.
Selanjutnya, pada sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkan anggaran belanja untuk memenuhi target kemantapan jalan provinsi sebesar 80,88 persen hingga akhir 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan dana Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah. Hingga akhir 2029, total kebutuhan anggaran untuk mencapai target kemantapan jalan sebesar 87,95 persen diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun.
"Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menjamin pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi prioritas utama," katanya.
Dalam kesempatan ini, Marindo memastikan kebutuhan anggaran belanja tersebut akan dipenuhi melalui optimalisasi pendapatan daerah yang di 2026 ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun sesuai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.
Target tersebut diupayakan dapat tercapai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun, yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun, serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp111 miliar.
"Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan," katanya.
Baca juga: DPRD Lampung setujui APBD Perubahan 2025 dengan tujuh program prioritas
Baca juga: Pemprov Lampung upayakan perluas penerapan "Extended Producer Responsibility"
Baca juga: Pemprov Lampung ikuti sembilan cabang dalam Pornas XVII Korpri di Palembang
