Lampung Selatan (ANTARA) - Bulog Cabang Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) memastikan stok beras cukup untuk bantuan pangan yang akan disalurkan kepada 106.415 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pimpinan Bulog Cabang Pembantu Kalianda, Fedrial Farhan, di Kalianda Selasa mengatakan, bantuan pangan tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di 17 Kecamatan.
“Kami pastikan stok cukup dan penyaluran dilakukan langsung ke penerima tanpa biaya alias gratis,” kata dia.
Menurutnya, hingga saat ini Bulog telah menyerap lebih dari 55.000 ton gabah dari petani dengan cadangan beras mencapai 24.000 ton.
“Berkat dukungan penuh dari Bupati Lampung Selatan, penyaluran bulan ini mencakup alokasi Juni dan Juli, sehingga setiap KPM menerima 20 kilogram beras langsung,” ucapnya.
Untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran, pihaknya menggunakan data resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dikoordinasikan dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Berdasarkan DTSEN dari Bapanas, sebanyak 106.415 KPM di Lampung Selatan ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan pada 2025, turun dari 118.916 KPM pada 2024.
Sementara itu Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan program bantuan pangan yang digulirkan pemerintah bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.
“Ini bukan acara biasa. Ini adalah ikhtiar konkret dalam menjaga stabilitas pangan dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Bantuan pangan ini adalah benteng sosial,” katanya.
Menurut dia, dampak ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, menjadikan isu pangan tidak hanya soal logistik, tetapi menyangkut kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan.
“Penurunan ini menunjukkan proses pendataan kita semakin akurat dan tepat sasaran. Bantuan ini kami pastikan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menerangkan keputusan Presiden RI menetapkan kebijakan ini sangat relevan karena pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan hanya soal perut. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara untuk melindungi rakyat. Dengan semangat Bismillah bisa, mari kita wujudkan kesejahteraan dan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.
