Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa sistem zonasi atau domisili bukan lagi menjadi satu-satunya faktor utama dalam penerimaan peserta didik baru.
Andika menjelaskan bahwa sistem zonasi awalnya bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat dari tempat tinggal.
Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menimbulkan persoalan tersendiri karena terbatasnya daya tampung sekolah dan tingginya persaingan berdasarkan nilai akademik.
“Sekarang ada kuota zonasi, tapi tidak bisa menampung semua siswa meskipun rumahnya dekat dengan sekolah. Masyarakat perlu memahami bahwa ada faktor nilai akademik yang juga dipertimbangkan,” ujar Andika dalam pernyataan, Selasa.
Ia menambahkan, pendaftaran SPMB saat ini dilakukan secara daring, sehingga masyarakat diminta tidak serta-merta menyalahkan pihak sekolah apabila anak mereka tidak diterima.
'Kadang masyarakat merasa anaknya layak masuk ke sekolah tertentu hanya karena jaraknya dekat. Padahal, kuota terbatas dan nilai akademik juga jadi pertimbangan utama," jelasnya.
Andika juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri berkualitas. Menurutnya, hal ini memaksa banyak orang tua untuk memilih sekolah swasta yang biayanya relatif lebih mahal.
“Kami paham, ada daerah yang minim sekolah negeri yang bagus, sehingga masyarakat cenderung memilih sekolah swasta. Kami dorong pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan pemerataan pendidikan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa pemerintah pusat sejatinya telah memiliki program untuk mendukung warga kurang mampu dalam bidang pendidikan. Salah satu program yang diusung Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo bisa menjadi solusi jangka panjang. Tujuannya agar warga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak," katanya.
