Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Bidang (Kabid) Wilayah II Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) San Andre Jatmiko mengatakan bahwa dalam membantu mengawasi hutan konservasi di Lampung pihaknya memberdayakan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MPP).
"Mengenai kebutuhan petugas polisi hutan di lapangan yang perlu ditambah ini memang sudah menjadi masalah nasional, tidak hanya disini. Tapi kita tidak bisa diam saja, sehingga kita buat inovasi dalam upaya menjaga hutan konservasi," ujar San Andre Jatmiko saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan untuk menjaga kelestarian hutan konservasi, pihaknya menggandeng masyarakat sekitar hutan untuk menjadi mitra polisi hutan yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MPP).
"Di setiap resort ditugaskan lima orang Masyarakat Mitra Polisi Hutan. Disini tepatnya di wilayah dua Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada ada sembilan resort. Jadi dari masyarakat direkrut jadi mitra polisi hutan dan tugas mereka adalah membantu mengawasi hutan ini," katanya.
Ia menjelaskan keberadaan Masyarakat Mitra Polisi Hutan ini juga mendorong partisipasi, serta peran masyarakat agar peduli akan pelestarian kawasan hutan dan berbagai ekosistem di dalamnya.
"Dan cara lain untuk menjaga kelestarian hutan, disini ada zona pemanfaatan jasa lingkungan air dari pariwisata alam salah satunya danau. Ini menjadi solusi menambah pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak bergantung dengan menanam kopi di tengah hutan," ucap dia.
Dia mengharapkan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga hutan melalui program Masyarakat Mitra Polisi Hutan tersebut bisa mengurangi tindakan perusakan hutan.
"Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini masih memiliki tiga satwa kunci yaitu harimau, gajah dan badak ini yang coba dipertahankan keberadaannya. Kalau untuk gajah ada dua kelompok yaitu kelompok Citra 25 ekor dan kelompok Bunga 18 ekor, sedangkan harimau ada 28 ekor," tambahnya.
Baca juga: TNI-Polri siap sinergi patroli untuk tangani perambahan hutan di Lampung
Baca juga: Pembukaan lahan ilegal sebabkan konflik satwa dan manusia di Lampung Barat
Baca juga: Gubernur Lampung sebut sosialisasi jadi langkah awal atasi perambah TNBBS
