Pendapatan negara triwulan I di Lampung capai Rp2,69 triliun

id APBN lampung, dpjb lampung, ekonomi lampung

Pendapatan negara triwulan I di Lampung capai Rp2,69 triliun

Arsip- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung menyatakan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung sebanyak Rp2,69 triliun hingga akhir triwulan I 2025.

"Hingga akhir triwulan I 2025 pendapatan negara tercatat sebesar Rp2,69 triliun atau 24,25 persen dari target tahunan. Dan tumbuh signifikan sebesar 42,63 persen dari tahun ke tahun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan tersebut ditopang oleh lonjakan penerimaan bea keluar sebesar Rp844,03 miliar atau tumbuh tinggi hingga 1.473 persen dari tahun ke tahun.

"Capaian ini mencerminkan kuatnya kontribusi sektor ekspor terhadap pendapatan negara yang ada di Lampung, dan realisasi pendapatan negara melalui APBN di Lampung menunjukkan kinerja yang sangat positif," katanya.

Dia menjelaskan penerimaan pajak dalam negeri juga menunjukkan pertumbuhan tinggi, terutama pada sektor cukai sebanyak 176,94 persen dan pajak lainnya yang tumbuh sebesar 1.047 persen dari tahun ke tahun.

"Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turut mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,18 persen dari tahun ke tahun di dorong oleh kontribusi PNBP lainnya serta pendapatan BLU," ucap dia.

Menurut dia, untuk realisasi belanja negara di Lampung mencapai Rp7,90 triliun atau 25,08 persen dari total pagu anggaran atau meningkat 3,34 persen dibanding tahun sebelumnya dari tahun ke tahun.

"Penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami percepatan mencapai Rp6,32 triliun atau 27,44 persen dan tumbuh 20,48 persen," kata dia.

Kemudian lima komponen terbesar dalam TKD meliputi dana alokasi umum Rp4,1 triliun dana desa Rp904,34 miliar, DAK Non Fisik berupa dana BOS sebesar Rp807,51 miliar, DAK Non Fisik berupa tunjangan profesi guru ASN Daerah Rp219,27 miliar, DAK Non Fisik berupa bantuan operasi kesehatan Rp80,69 miliar.

"Sementara belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1,57 triliun atau 18,64 persen dari pagu. Secara keseluruhan APBN Lampung hingga triwulan I 2025 mengalami defisit Rp5,21 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," tambahnya.

Menurut dia, adanya penurunan defisit menjadi indikator penguatan pendapatan negara yang disertai dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien.