Tim Stranas PK dorong Pelabuhan Panjang Lampung tingkatkan pelayanan

Bandarlampung (ANTARA) - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong Pelabuhan Panjang, di Bandarlampung, Provinsi Lampung, untuk meningkatkan pelayanan secara digital dan terintegrasi satu pintu.

"Satgas PK saat ini tengah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di pelabuhan, tepatnya di kawasan Regional II Pelabuhan Panjang selama tiga hari," ujar Koordinator Pelaksana Stranas PK yang juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan dalam kegiatan tersebut Pelabuhan Panjang telah menunjukkan adanya usaha perbaikan namun masih terdapat sejumlah permasalahan sehingga perlu meningkatkan pelayanan pelabuhan secara digital dan terintegrasi satu pintu.

"Kami mendorong adanya peningkatan layanan pelabuhan dengan pengelolaan secara digital dan terintegrasi satu pintu agar birokrasi di pelabuhan lebih efisien dan efektif," katanya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya ada dua hasil pengawasan dari aksi pelabuhan tersebut, yaitu masalah tenaga kerja bongkar muat dan implementasi ekosistem logistik nasional.

"Pelabuhan Panjang memiliki beberapa permasalahan, seperti KIR kendaraan dan pajak di mana 30 persen pemilik angkutan truk pelabuhan adalah perorangan dan belum berbadan hukum, dan 60 persen truk yang beroperasi status pajak kendaraannya mati," ucapnya.

Ia mengatakan perlu ada penyelesaian terkait permasalahan terminal khusus untuk kepentingan sendiri (TERSUS TUKS) karena belum dilengkapi dengan pemberitahuan melakukan kegiatan usaha (PMKU) bersama pemerintah.

"Selain itu, kita mendorong semua TERSUS TUKS harus terhubung dengan 'inaportnet' untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang sesuai standar," tambahnya.

Ia mengimbau badan usaha pelabuhan untuk tidak meminta tambahan biaya dalam bentuk barang di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan.

"Pelabuhan Panjang ini merupakan satu dari 14 pelabuhan utama yang menjadi pantauan Stranas PK dalam aksi pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut dapat membuat pengelolaan pelabuhan menjadi lebih baik dan transparan," kata dia.