Anggota DPR RI minta pemerintah perhitungkan rencana vaksinasi PMK

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin menekankan agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperhitungkan persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia dengan matang.

"Kalau hari ini kita punya pilihan yang paling mungkin dengan impor vaksin, berapa juta impor yang perlu dilakukan, dari manakah anggaran itu? Kan kita ini butuh percepatan, butuh realokasi, dari anggaran mana yang mau digeser untuk penyelamatan," kata Haerudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari di Jakarta, Senin.

Haerudin memahami bahwa vaksinasi PMK berperan besar dalam menekan penyebaran PMK yang menjangkiti hewan ternak. Akan tetapi, lanjut dia, proses vaksinasi yang belum terlaksana hingga kini memiliki risiko besar.

Dirinya tidak menginginkan rencana vaksinasi berjalan pincang akibat ditopang dengan anggaran yang tidak memadai. Dia mengungkapkan bahwa wabah PMK perlu ditangani dengan sejumlah rencana alternatif. Hal tersebut, kata dia, agar para peternak bisa segera mengantisipasi penyebaran PMK tanpa harus menunggu tahapan vaksinasi yang lama.

“Mungkin berikan pilihan-pilihan pada para peternak kita. Ikhtiar di luar vaksin perlu didorong prosesnya seperti ikhtiarnya Kementan melawan COVID-19 dengan eucalyptus, dan saya mendukung,” kata Haerudin.

Haerudin juga meminta PT Berdikari dan PT Perum Bulog agar menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh negara untuk mengamankan pasokan daging, terutama jelang Idul Adha agar kenaikan harga daging tetap terkendali.

Data Kementerian Pertanian per 22 Mei 2022 menyebutkan sebanyak 16 provinsi dan 82 kabupaten-kota terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak dengan total 5.454.454 ekor terdampak dan 20.723 ekor sakit.

Penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularan PMK cukup cepat yaitu melalui kontak langsung, melalui udara atau airborne.

Kejadian PMK dalam skala luas akan memberi dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual murah. Selain itu PMK juga akan berdampak dalam perdagangan internasional baik ternak hidup maupun produk ternak karena adanya larangan ekspor.