Inilah 18 tuntutan buruh pada aksi May Day Fiesta di DPR dan GBK pada 14 Mei 2022

id unjuk rasa buruh,peringatan hari buruh,hari buruh internasional,18 tuntutan buruh,demo buruh GBK,demo buruh DPR,Said Iqb

Inilah 18 tuntutan buruh pada aksi May Day Fiesta di DPR dan GBK pada 14 Mei 2022

Massa yang tergabung dalam Partai Buruh melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilu pada 14 Febuari 2024, meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok serta menolak Omnimbus Law UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

Aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei.
Jakarta (ANTARA) - Puluhan ribu buruh dijadwalkan ikut unjuk rasa May Day Fiesta di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (14/5), dan separuh dari mereka melanjutkan aksi di Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyuarakan 18 tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei.

Said Iqbal menyampaikan 18 tuntutan massa buruh itu antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.

“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.

Di samping itu, massa buruh meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani.

Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.

Said Iqbal menyampaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR berlangsung pada pukul 10.00 WIB—12.00 WIB, dilanjutkan dengan demonstrasi di GBK pada 13.00 WIB—17.00 WIB.

Kegiatan di GBK hanya diikuti sekitar 50.000 buruh demi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan mencegah risiko penularan COVID-19.

Massa buruh yang ikut unjuk rasa di depan gedung DPR RI berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Said Iqbal mengatakan aksi di GBK turut dimeriahkan oleh orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh dunia, yaitu Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burraw, Sekjen ITUC Asia Pacific Shoya Yoshids, serta perwakilan dari Partai Buruh Brazil, Australia, dan Finlandia.

Tidak hanya terpusat di Jakarta, aksi unjuk rasa buruh pada Sabtu juga berlangsung di provinsi lain, antara lain Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.
Baca juga: Di Sumsel buruh unjuk rasa minta kenaikan UMP
Baca juga: TNI-Polri gelar apel pengamanan unjuk rasa di dua lokasi di Jakarta
Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022