PLN berhasil sertifikasi 71.026 persil tanah hingga 2021

Bandarlampung (ANTARA) - PT PLN (Persero) telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 71.026 persil tanah hingga akhir 2021, atau 67 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil. 

"Angka ini meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019, di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru 30 persen," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan ynag diterima, di Bandarlampung, Rabu.

Dia menargetkan 15.037 persil tanah dapat tersertifikasi pada 2022, sehingga bila target tersebut dapat terealisasi  dapa aset tanah yang telah bersertifikat akan bertambah menjadi 86.063 persil tanah atau 81 persen.

"Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan kami pererat lagi guna mempercepat proses sertifikasi tanah ini," kata dia.

Ia menyadari bahwa tugas dan target untuk mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN tersebut akan lebih menantang di kemudian hari. Oleh sebab itu kerjasama serta komitmen bersama dengan ATR/BPN mamupu memberikan hasil yang terbaik.

Baca juga: PLN upayakan tingkatkan akses informasi kelistrikan melalui PLN Magazine

Darmawan menargetkan semua aset negara yang dipakai PLN bisa 100 persen tersertifikasi pada 2023 mendatang. Terlebih, aset milik negara yang digunakan PLN ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat.

Ia memperinci dari total target aset yang telah mendapatkan sertifikat pada 2022 ini dibagi berdasarkan wilayah, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan sebanyak 6.860 persil dengan sertifikat baru dan 83 perpanjangan. 

Wilayah Jawa, Madura, dan Bali sebanyak 4.556 persil tanah tersertifikat baru dan 189 persil tanah perpanjangan. Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebanyak 3.621 persil tanah bersertifikat baru dan 286 persil perpanjangan. 

"PLN juga akan mempercepat proses sertifikasi 50 persil aset tanah yang harus segera tersertifikasi untuk pembangunan pembangkit listrik," kata dia.

Sekretaris Jenderal Kementrian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan, proses sertifikasi untuk PLN akan menjadi prioritas, seiring dengan pola kerja yang sudah terbentuk selama dua tahun ini.

"Kami optimistis target yang dicanangkan dapat tercapai dengan usaha bersama dari seluruh pihak. Khusus untuk tower, kita sudah usulkan untuk mengubah regulasi seperti bangunan 'highrise' yang bisa langsung diperpanjang," katanya.

Baca juga: PLN gandeng KPK dalam pengadaan program PLTD

Himawan mengatakan, pihaknya berencana melakukan peralihan sertifikat ke elektronik. Khususnya bagi aset yg tidak banyak ditransaksikan seperti aset-aset milik PLN, sehingga keamanannya lebih terjamin.

Sementara itu, Sekretaris Menteri BUMN Susyanto, mengapresiasi kerja sama PLN dan Kementerian ATR/BPN selama ini. Menurutnya, pencapaian 67 persen dalam kurun waktu dua tahun ini menjadi pencapaian yang luar biasa.

"Dari total aset BUMN sebesar Rp8.400 triliun, aset yang bermasalah nilainya mencapai  Rp340 triliun dan sebagian besar berupa tanah," sebut Susyanto.

Dia menilai kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN ini akan menjadi _role model_ bagi BUMN lain yang memiliki aset tanah bermasalah.

Menurutnya, dengan adanya contoh dari PLN, diharapkan permasalahan aset bermasalah BUMN dapat segera selesai. Sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan seluruh bidang tanah di Nusantara terdaftar pada 2025.

"Saat ini sebanyak 82 BUMN memiliki permasalahan terkait aset tanah mereka. Bahkan ada tujuh BUMN nilai aset yang bermasalah lebih dari Rp5 triliun," kata dia.