Wagub sebut intervensi pemerintah percepat tangani kemiskinan ekstrem Lampung

id Angka kemiskinan Lampung, kemiskinan Lampung, Pemprov Lampung

Wagub sebut intervensi pemerintah percepat tangani kemiskinan ekstrem Lampung

Ilustrasi- Pemukiman padat penduduk di pesisir Kota Bandarlampung. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Libatkan swasta untuk ikut berperan sebagai off taker produk dari kelompok miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan, lalu pertajam basis data untuk ketepatan target dan percepatan pengentasan kemiskinan, ucapnya
Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim mengatakan dengan adanya intervensi pemerintah dapat mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

"Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Lampung harus dilakukan secara terintegrasi melalui intervensi di beragam sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih," ujar Chusnunia Chalim, di Bandarlampung, Senin.

Ia menjelaskan, pemerintah pun harus memprioritaskan sasaran program penanggulangan kemiskinan di daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem.

"Kita harus memprioritaskan lokus sasaran program penanggulangan kemiskinan ke daerah yang kemiskinan ekstremnya tinggi. Melalui sinergisitas antar perangkat daerah dapat menurunkan angka kemiskinan," katanya.

Dia melanjutkan, selain itu perlu pula mempertajam basis data agar target sesuai sasaran dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dapat terjadi.

"Libatkan swasta untuk ikut berperan sebagai off taker produk dari kelompok miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan, lalu pertajam basis data untuk ketepatan target dan percepatan pengentasan kemiskinan," ucapnya.

Menurutnya, dalam menangani kemiskinan di daerahnya pemerintah setempat pada tahun 2022 telah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dalam menentukan sasaran dalam penerimaan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung angka kemiskinan Lampung per September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,95 persen dibanding Maret 2021 atau bila dikonversi ada penurunan sebanyak 76 ribu orang penduduk, dimana angka kemiskinan terkonsentrasi di pedesaan dengan tingkat kemiskinan 13,18 persen atau setara dengan 770,54 ribu jiwa.

Sedangkan di perkotaan angka kemiskinan berjumlah 236,48 ribu jiwa, atau sekitar 8,5 persen.