Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Pemerintah Daerah memperbaiki data terkait temuan pihaknya mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat menerima bantuan sosial.
Menurut Risma, hal tersebut menjadi kewenangan Pemda untuk membuka data dan memperbaikinya sesuai aturan di Undang-undang nomor 13 tahun 2011.
“Kalau dari kami, kami menyampaikan, nanti daerah harus memperbaiki,” kata Risma kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Risma mengatakan temuan ASN yang menerima bansos merupakan data milik Kementerian Sosial.
Sementara untuk memastikan data tersebut, pemerintah daerah harus mengecek kembali melalui data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar datanya tepat dan sempurna.
“Karena memang data itu tidak bisa hanya data di kertas, tapi data primernya juga harus dicek, sehingga sempurna data itu,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Data yang setelah serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu terindikasi ada ada 31.624 ASN penerima bansos.
Risma menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.
Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.
Berita Terkait
Mensos serahkan bantuan kepada dua penerima manfaat di Lampung
Kamis, 22 Juni 2023 17:39 Wib
Suka cita Risma, warga dusun terpencil di Pelalawan Riau tersambung listrik PLN 24 jam
Kamis, 23 Februari 2023 23:10 Wib
Mensos mengeluarkan SE larang eksploitasi lansia untuk mengemis
Kamis, 19 Januari 2023 9:39 Wib
Mensos siapkan tenda istirahat bagi ribuan korban gempa Cianjur
Selasa, 22 November 2022 7:10 Wib
Mensos: Segera lapor aparat hukum jika ada pemotongan BLT BBM
Rabu, 21 September 2022 17:02 Wib
Tasikmalaya populasi terbanyak lansia tunggal di Indonesia
Minggu, 29 Mei 2022 12:17 Wib
Mensos sebut belum ada titik temu pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Rabu, 13 April 2022 19:07 Wib
Mensos: Tunggu kebijakan Kemenkeu soal bansos ekstra jelang Ramadhan
Selasa, 22 Maret 2022 21:17 Wib