Kejahatan meningkat, Ekuador umumkan keadaan darurat 60 hari

id Ekuador,keadaan darurat

Kejahatan meningkat, Ekuador umumkan keadaan darurat 60 hari

Arsip - Presiden Ekuador Guillermo Lasso berpidato di Sidang Umum ke-76 Majelis Umum PBB di New York, AS, 21 September 2021.

Di jalan-jalan Ekuador hanya ada satu musuh: perdagangan narkoba, kata Lasso dalam siaran televisi
Quito (ANTARA) - Presiden Ekuador Guillermo Lasso pada Senin (18/10) malam mengumumkan keadaan darurat di negara Andes itu sebagai bagian dari upaya membasmi konsumsi dan perdagangan narkoba.

Lasso, seorang konservatif yang menjabat pada Mei, mengatakan langkah itu merupakan tanggapan atas meningkatnya angka pembunuhan di seluruh negeri dan kejahatan lain yang terkait dengan penyitaan narkotika, yang totalnya mencapai 147 ton sepanjang tahun ini.

"Di jalan-jalan Ekuador hanya ada satu musuh: perdagangan narkoba," kata Lasso dalam siaran televisi. "Ketika perdagangan narkoba tumbuh, begitu juga pembantaian dan pembunuhan, perampokan di rumah, di kendaraan, atas barang dan orang."

"Pasukan militer dan polisi kami akan sangat dirasakan (kehadiran mereka) di jalan-jalan," katanya.

Keadaan darurat selama 60 hari akan memungkinkan militer untuk bergabung dengan operasi penyitaan narkoba dan senjata di sembilan dari 24 provinsi negara itu, termasuk Guayas, kawasan di mana kota besar Guayaquil berada, kata Lasso. Patroli akan dilakukan selama 24 jam.

Di seluruh negeri, polisi akan meningkatkan patroli dan upaya pengendalian di tempat-tempat umum.

Lebih dari 70 persen kematian akibat kekerasan di provinsi Guayas "dalam beberapa hal" terkait dengan perdagangan narkoba, kata Lasso.

Kematian akibat kekerasan juga meningkat di dalam penjara. Bulan lalu 119 orang tewas dalam kerusuhan di sebuah penjara di Guayaquil, yang menurut pemerintah diakibatkan oleh bentrokan antargeng narkoba.

Lasso mengatakan akan mensponsori undang-undang untuk mendukung pasukan keamanan dalam upaya memerangi kejahatan dan membentuk institusi untuk membela petugas yang dituntut karena "hanya melakukan tugas mereka."

"Pemerintah ini akan mengampuni semua orang yang telah dihukum secara tidak adil karena melakukan pekerjaan mereka," kata presiden, seraya meminta hakim untuk "menjamin perdamaian dan ketertiban, bukan impunitas dan kejahatan."

Sumber: Reuters
Pewarta :
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021