Dubai (ANTARA) - Menteri luar negeri Qatar, Senin (12/9), mengatakan negaranya telah meminta Taliban, sebagai penguasa baru Afghanistan, untuk menghormati hak-hak perempuan.
Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani juga mengatakan masih terlalu dini bagi Qatar untuk mempertimbangkan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban.
"Kami selalu meminta kepada Taliban dan pemerintah, kami menekankan permintaan itu kemarin, bahwa pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi, termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan di Afghanistan," kata Sheikh Mohammed.
Ia berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha, ibu kota Qatar.
Saat berkuasa selama 1996-2001, Taliban menerapkan pembatasan secara keras terhadap hak-hak perempuan, antara lain melarang perempuan mendapatkan pendidikan maupun bekerja.
Ada kekhawatiran bahwa pembatasan seperti itu akan kembali diberlakukan setelah Taliban kembali ke tampuk kekuasaan pada Agustus --saat pemerintahan Afghanistan dukungan Barat runtuh dan negara-negara asing menarik pasukannya.
Qatar sendiri, kerajaan absolut yang tidak membolehkan partai-partai politik muncul, juga mendapat kritik dari Human Rights Watch dan kalangan pembela HAM terkait sikapnya menyangkut perempuan.
Kendati kebebasan di negara Teluk itu relatif berjalan, perempuan masih dikenai sistem perwalian.
Sistem tersebut membuat seorang perempuan tidak dapat membuat keputusan sendiri menyangkut hak-hak mendasar, seperti menikah, bepergian, dan mendapatkan layanan reproduksi kalau tidak ada persetujuan dari laki-laki yang menjadi walinya.
Qatar pada 2020 mengizinkan perempuan untuk memperoleh surat izin mengemudi tanpa harus mendapat persetujuan dari wali.
Menlu Le Drian, sementara itu, mengatakan puluhan warga negara Prancis masih berada di Afghanistan dan bahwa pemerintah di Paris sedang bekerja sama dengan Qatar untuk mengevakuasi mereka.
Sheikh Mohammed dan Le Drian sama-sama menyatakan bahwa masyarakat internasional sedang menanti Taliban untuk memenuhi janji-janjinya.
Kedua menlu juga mengatakan masih terlalu dini untuk membahas pengakuan bagi pemerintahan baru di Kabul.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Lesty : Hari Kartini, jadilah perempuan yang bermanfaat bagi orang sekitar
Senin, 22 April 2024 7:56 Wib
Kisah "Kartini" dari Lampung untuk memberdayakan anak-anak termarginalkan
Minggu, 21 April 2024 10:44 Wib
MPR sebut Hari Kartini momentum memperjuangkan hak-hak perempuan
Sabtu, 20 April 2024 20:37 Wib
157 warga binaan Lapas Perempuan dapat remisi perayaan Idhul Fitri
Rabu, 10 April 2024 13:44 Wib
Pertamina bebastugaskan pegawai viral yang meludahi pengendara perempuan
Senin, 8 April 2024 11:33 Wib
Dinas PPPA Lampung edukasi warga untuk berani laporkan kasus kekerasan
Senin, 25 Maret 2024 19:04 Wib
Korban pemerkosaan di Lampung Utara terus mendapat pendampingan dari Dinas PPPA Lampung
Sabtu, 23 Maret 2024 14:56 Wib
Kwarcab Pramuka Lamsel lantik Gugus Depan Pramuka Lapas Perempuan Bandarlampung
Kamis, 7 Maret 2024 17:32 Wib