"Kendala kami dalam mengoperasikan rumah sakit pratama yaitu biaya operasionalnya kalau tetap dipaksakan bisa-bisa program yang sudah dirancang dan dijanjikan kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan sehingga kami ingin dikelola provinsi sepenuhnya," kata Bupati Solok Selatan, Khairunas di Padang Aro, Rabu.
Dia menjelaskan Pemkab Solok Selatan sudah berkoordinasi dengan provinsi dan direspons baik, tinggal menunggu kesepakatan dari kedua pihak.
Saat kunjungan Wagub Sumatera Barat Audi Joinaldi ke rumah sakit pratama Solok Selatan, kata dia, dinyatakan akan secepatnya dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan provinsi.
Kalau rumah sakit pratama Solok Selatan dikelola provinsi, katanya, tentu akan lebih baik dari segi apapun dibandingkan dengan dikelola kabupaten.
Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaralabuh saja, katanya, pemkab sudah kewalahan apalagi ditambah lagi dengan rumah sakit pratama.
"Sekarang kami fokus meningkatkan pelayanan RSUD Muaralabuh sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia mengatakan saat seperti sekarang rumah sakit sangat dibutuhkan tetapi lebih penting lagi pembangunan daerah terutama dalam menangani COVID-19.
Rumah sakit pratama Solok Selatan sudah selesai dibangun sejak akhir tahun anggaran 2020 dan belum dimanfaatkan sampai sekarang.
Sebelumnya, Audi Joinaldi mengatakan agar rumah sakit pratama Solok Selatan segera dioperasikan supaya bermanfaat bagi masyarakat dan bangunannya tidak cepat rusak.
"Rumah sakit pratama Solok Selatan harus cepat digunakan karena sayang kalau tidak sebab bangunannya bisa cepat rusak dan secepatnya akan didiskusikan dengan Dinkes provinsi bagaimana baiknya," katanya.
Dia mengatakan ada beberapa langkah yang akan dilakukan dan yang pertama dikelola dulu oleh Pemkab Solok Selatan kemudian baru ke provinsi.
Pemkab Solok Selatan ingin rumah sakit pratama dikelola oleh provinsi
Bupati Solok Selatan, Khairunas. (Antarasumbar/Erik Ifansya Akbar)
Sumatera Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat menginginkan rumah sakit pratama yang dibangun dari dana APBN dikelola provinsi karena keterbatasan anggaran pemkab.
