Pemerintah pusat dan daerah diminta segera membuka RS darurat

id Muzani,Gerindra,RS Darurat,MPR RI

Pemerintah pusat dan daerah diminta segera membuka RS darurat

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. FOTO ANTARA/Ismar Patrizki/aa.

Pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa. Beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat terutama setelah ibadah haji ditiadakan tahun 2021, katanya

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah pusat dan daerah segera membuka rumah sakit (RS) darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR, untuk mengatasi lonjakan pasien positif COVID-19.

"Termasuk pusdiklat yang dimiliki sejumlah BUMN, karena itu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN perlu dilakukan," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembukaan RS darurat menjadi penting karena peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 terus terjadi secara signifikan di banyak daerah.

Baca juga: Bandarlampung tunggu surat Kemenkes untuk vaksinasi anak dan ibu hamil

Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat COVID-19 karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus COVID-19 terbesar di Indonesia.

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks GBK Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tennis Indoor dan sarana lainnya, karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di RSD Wisma Atlet telah melebihi kapasitas sehingga menyebabkan pasien COVID-19 harus menunggu antrean.

Baca juga: IDI Bandarlampung: Pemda harus perhatikan ketersediaan SDM nakes

Pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa. Beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat terutama setelah ibadah haji ditiadakan tahun 2021, katanya.

Muzani berharap pemerintah membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia, karena tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien COVID-19 sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik, dan masyarakat diminta untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker.