Pemkab Lampung Selatan keluarkan Perbup Penanganan Benturan Kepentingan

id lampung, lampung selatan,pemkab lampung selatan

Pemkab Lampung Selatan keluarkan Perbup Penanganan Benturan Kepentingan

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto (Antaralampung/HO/Dok Pemkab Lampung Selatan)

...acuan bagi pegawai negeri dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan

Bandarlampung (ANTARA) - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemkab setempat.

“Perbup ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil serta transparan, diperlukan tindakan mencegah dan mengatasi benturan kepentingan penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan,” kata Nanang Ermanto, di Kalianda, Kamis.

Menurutnya, dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan serta diundangkan pada 6 Januari 2021 tersebut, menjelaskan mengenai sumber, jenis, prinsip dasar penanganan, tata cara, serta pembinaan dan monitoring benturan kepentingan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan Puji Sukanto menjelaskan, dengan perbup itu diharapkan dapat tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien.

Kemudian, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara dan menegakkan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Perbup ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai negeri dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan,” katanya pula.

Lebih lanjut Puji menjelaskan, dalam bidang layanan kepada masyarakat, bisa saja terjadi bahwa aparat pelayan publik melakukan komersialisasi pelayanan publik, pengeluaran izin yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pun kebijakan yang berpihak, akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.

Puji menambahkan, sebagai upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan, perlu untuk terus dilakukan budaya kerja yang mengutamakan kepentingan umum, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan dan harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, kata dia lagi, diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang pegawai.

Menurutnya, para pemimpin atau pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

“Implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan para pegawai. Para pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan,” ujar Puji pula.

Di samping itu, lanjut Puji, sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimplementasikan delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Delapan area intervensi itu, kata dia, mencakup beberapa kegiatan, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

“BKD mendapat peran pada area peningkatan kualitas manajemen ASN, meliputi evaluasi jabatan, penilaian kinerja, kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi, pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN dan yang terakhir adalah penanganan benturan kepentingan,” kata Puji pula.

Puji menyebut, pada area manajemen ASN tersebut, capaian yang diperoleh sebesar 62,85 persen. Hal itu menurutnya, masih perlu ditingkatkan lagi, terutama persentase yang pencapaiannya masih rendah pada penanganan benturan kepentingan.

“Untuk itu, Bupati Lampung Selatan telah menandatangani Perbup Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Bupati ini perlu disosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi pedoman,” katanya pula.
Baca juga: Pemkab Lampung Selatan akan terapkan absensi online berbasis aplikasi GPS
Baca juga: Pemkab Lampung Selatan lakukan kerjasama MoU dengan Bank Lampung tentang pengelolaan keuangan daerah

Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar