Bawaslu Bandarlampung nilai pemilu serentak hemat biaya

id Pilkada serentak,Bawaslu,Bandarlampung,Pemilu 2024

Bawaslu Bandarlampung nilai pemilu serentak hemat biaya

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung saat dimintai keterangan. Selasa. (22/2/2021). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Bawaslu Kota Bandarlampung menilai bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang diagendakan pada 2024 akan lebih menghemat biaya logistik bagi pengawas ataupun penyelenggara.

"Saya kira jika jadi pemilihan serentak dengan menggabungkan Pemilihan Presiden, Legislatif, Gubernur, Wali Kota dan Bupati akan lebih efisien anggarannya karena dilakukan hanya satu kali pemilihan saja," kata Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah, di Bandarlampung, Selasa.

Apalagi, lanjut dia, apabila pelaksanaan pilkada secara serentak tersebut ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga pendanaannya tidak akan berat.

Dia pun mencontohkan penghematan dapat dilihat dari biaya sosialisasi, kotak dan bilik suara serta honor bagi pengawas serta penyelenggara ditingkat bawah yang akan digunakan atau dibayarkan hanya dalam satu kali pelaksanaan.

"Kalau serentak kan kami hanya melakukan sosialisasi satu kali saja, begitu pula dengan kotak suara dan bilik suara, kemudian pengawas dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah kan itu-itu saja, jadi honor mereka pun hanya sekali sehingga pengeluaran akan berkurang yang bertambah kan hanya surat suaranya saja," ujarnya.

Namun, lanjut dia, meskipun secara biaya pelaksanaan pilkada serentak dapat menghemat anggaran, akan tetapi yang perlu diperhatikan yakni beban kerja penyelenggara dan pengawas yang sudah pasti akan bertambah.

"Jadi berkaca terhadap Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 banyak yang harus diperbaiki terutama dalam tatanan regulasi," kata dia.

Dia pun berharap jika memang nanti pemilu dilaksanakan secara serentak tetap harus ada jeda sehingga beban dari pelaksana teknis juga dapat diringankan, sebab pada pelaksanaan pemilu 2019 banyak yang meninggal dunia, jatuh sakit ataupun kelelahan.

"Yang ditakutkan ketika akan mencari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nanti adalah sedikit susah dan tidak ada yang mau karena melihat beban kerja kalau tidak ada jedanya,"  kata dia.