Tanjungpinang (ANTARA) - BPK temukan sejumlah masalah pada anggaran COVID-19 Pemprov Kepri, termasuk hal kemahalan harga pengadaan barang medis habis pakai.
Penajaman anggaran untuk percepatan dan penanganan COVID-19 di Pemprov Kepri menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Masmudi menyatakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi COVID-19 dan kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan antara lain masih belum memadainya upaya Pemprov Kepri dalam menyediakan jejaring laboratorium dan upaya pencegahan melalui promosi kesehatan.
Sedangkan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), terdapat sejumlah permasalahan lain yaitu masih terdapat kemahalan harga pengadaan barang medis habis pakai.
"Kemudian, penetapan kriteria bantuan sosial sembako belum sesuai ketentuan, dan mekanisme pendataan, verifikasi, serta validitasi penerima bantuan belum memadai," kata Masmudi di Batam, Minggu.
Lebih lanjut, Masmudi menyampaikan berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat Pemprov Kepri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut.
“Pejabat wajib memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya.
Masmudi menambahkan hasil temuan permasalahan serupa juga disampaikan kepada Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan instansi-instansi terkait lainnya.
Berita Terkait
DPRD Bandarlampung minta Perumda Wayrilau memperbanyak sosialisasi
Senin, 18 Maret 2024 15:55 Wib
BPK periksa rinci LK Kementrian Pertahanan 2023 pada unit TNI AD
Kamis, 8 Februari 2024 11:36 Wib
Auditor BPK Riau divonis 4 tahun 3 bulan penjara terlait kasus suap
Jumat, 22 Desember 2023 5:39 Wib
KPK jadwalkan periksa anggota BPK Pius Lustrilanang pada 30 November
Rabu, 29 November 2023 8:54 Wib
Pemkot Bandarlampung mengklaim tiga kualifikasi BPK membaik di 2022
Sabtu, 27 Mei 2023 5:27 Wib
Demi dapatkan predikat WTP, Bupati Meranti diduga menyuap auditor BPK
Jumat, 7 April 2023 22:14 Wib
Ketua BPK Riau turut terjaring OTT KPK
Jumat, 7 April 2023 19:45 Wib
Bupati Lampung Selatan briefing bersama BPK RI Perwakilan Lampung
Kamis, 6 April 2023 6:13 Wib