Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandarlampung mengajukan kuota 3.000 guru honorer di kota setempat untuk mendapatkan pengangkatan melalui skema program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kita ajukan 3.000 karena guru honorer di kota ini, baik negeri maupun swasta, ada 6.000. Jadi kita ajukan setengah-setengah dulu," kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN, di Bandarlampung, Selasa.
Ia menginginkan guru honorer yang juga memiliki fungsi sama dengan tenaga pendidik yang berstatus ASN yakni mencerdaskan kehidupan bangsa mendapatkan gaji dari negara ini.
"Namun nanti kita akan lihat dulu kreteria guru honorer yang akan diajukan tapi kalau bisa semua guru honor ini dapat diangkat semua menjadi ASN," kata dia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru RI Kota Bandarlampung Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandarlampung Yuni Herwanto mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar (PB) PGRI yang telah memperjuangkan nasib kawan-kawan honorer.
"Program PPPK ini adalah terobosan PB PGRI Pusat yang menghadap langsung Presiden Joko Widodo dan menginginkan kekurangan guru-guru negeri di daerah dapat diisi," kata dia.
Menurutnya, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK ini merupakan hal bagus guna mengantisipasi kekurangan guru-guru dikarenakan akan banyak yang pensiun ke depannya.
"Bila ini tidak diantisipasi kasian sekolah-sekolah yang hanya memiliki tiga orang guru negeri dan seperti yang kita ketahui setiap sekolah perekrutan guru di Bandarlampung ini hanya satu saja,"
Ia mencatat bahwa guru honorer yang menjadi anggota PGRI Kota Bandarlampung sebanyak 4.000 orang.
"Jadi semakin lama kita bisa kekurangan guru negeri sementara itu setiap tahun banyak sarjana pendidikan yang lulus dari berbagai universitas," kata dia.
Bandarlampung ajukan kuota 3.000 guru honorer jadi PPPK ke pusat
Wali Kota Bandaralampung Herman HN saat dimintai keterangan. Selasa. (24/11/2020). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
