Ketersediaan kondom di Riau dijaman aman hingga dua tahun

Provinsi Riau (ANTARA) - Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau menjamin ketersediaan kondom bagi peserta KB aktif pasangan usia subur, aman untuk dua tahun ke depan sehingga potensi terjadinya "baby boom" dapat ditekan terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.

"Alhamdulillah pengadaan kondom cukup banyak dan peserta KB aktif bisa mendapatkannya dengan mudah, sehingga kekhawatiran terjadinya peningkatan jumlah ibu-ibu hamil bisa ditekan," kata Kepala BKKBN Perwakilan Riau Mardalenawati Wati Yulia, di Pekanbaru, Kamis.

Ia menyebutkan itu di sela acara pemaparan materi tentang Kebijakan pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana, oleh Direktur Bina Kesertaan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat Dra. Evi Ratnawati.

Menurut Mardalena Wati, untuk peserta KB baru periode Januari - September 2020 pencapaian sudah mencakup 7 persen dan itu sudah cukup banyak dapat terlayani melalui kegiatan bakti sosial, dengan membantu masyarakat mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

Waktu pelayanan yang singkat itu, katanya, juga diberikan pada warga dengan jumlah yang terbatas namun tetap ditambah hari pelaksanaannya guna menghindari kerumunan, sedangkan tim medis yang melayani juga menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap.

"Kebijakan tersebut ditetapkan dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, disamping itu tim medis dan peserta KB aktif tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan thermo gun, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik aman," katanya.

Direktur Bina Kesertaan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat Evi Ratnawati mengatakan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, Kepala BKKBN pusat menerbitkan SE No. 8 tahun 2020 tentang pembinaan kesertaan ber-KB dalam 72 jam pasca bencana COVID-19

Bencana COVID-19 merupakan bencana non alam, kata Evi, maka kesertaan KB aktif harus lebih ditingkatkan agar jangan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan putus pakai alkon.

"Setiap ada bencana seperti di pengungsian, jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, begitu pula di masa pandemi kalau dapat dicegah dulu. Lalu bagaimana dengan ibu yang mau melahirkan, dan harus dibekali dengan kontrasepsi?," katanya.

Karenanya petugas harus memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi di selama masa krisis bencana, pelayanan KB bergerak, kunjungan ke PUS yang memerlukan kontrasepsi, menurunkan angka putus pakai alat dan obat sehingga mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu menggerakkan mobil unit penerangan KB ke masyarakat untuk KIE pencegahan COVID-19.

"Langkah-langkah yang harus dilakukan segera adalah menghitung estimasi sasaran PUS, melihat cakupan KB pra krisis, mempertimbangkan jenis alkon yang digunakan dengan kondisi setempat , ketersediaan air bersih, sanitasi, akses sosial budaya dan lainnya," katanya.

BKKBN, katanya menekankan, juga perlu memetakan dan menyediakan sumber daya yang memadai seperti tenaga, fasilitas, tempat dan alkes BHP, dan lainnya.