"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
KPK, lanjut Firli, tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.
"Proses pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum pada ranah berbeda. Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada," ujar Firli.
Ia juga mengatakan lembaganya sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada Serentak 2020 serta menerapkan konsep "three prongs approaches" dalam mengawal pilkada yang bersih.
"Selain itu, KPK memiliki 'mata rakyat', yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran di antara bisikan kejahatan korupsi," ujar Firli.
Antusias dan peran aktif "mata rakyat" itu, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK.
"Sehingga dapat kami cegah bila belum terjadi dan pasti kami tindak jika (korupsi) telah dilakukan," katanya.
KPK peringatkan calon petahana tak gunakan anggaran negara pada pilkada
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)
Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memperingatkan para calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi pilkada serentak 2020.
