Wali Kota : Sensus penduduk di Bandarlampung sesuai protokol kesehatan

Bandarlampung (ANTARA) - Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengingatkan kepada petugas sensus penduduk untuk menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan tugasnya mendata masyarakat secara langsung.

"Kita doakan sesus penduduk secara langsung ini sukses dan lancar, tapi utamakan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan bawa pencuci tangan sendiri," kata Wali Kota Herman HN di Bandarlampung, Selasa.

Ia juga menginginkan pada pelaksanaannya nanti, petugas sensus penduduk dapat menunjukkan tanda pengenal kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik mengingat saat ini sedang dalam musim politik.

"Ini kan mau pilkada, ada saja orang-orang yang mau minta kartu tanda penduduk (KTP) penduduk untuk kepentingannya. Pokoknya pada pendataan nanti tidak boleh ada yang ambil KTP, cukup dengan kartu keluarga saja (KK).

Kemudian, Herman HN juga meminta petugas membawa salinan KK warga yang akan didatangi untuk didata.

"Kita minta mereka bawa KK juga, kan takutnya pada saat petugas datang orang yang bersangkutan tidak ada di rumah dan hanya ada anaknya sehingga kita bisa minta keterangan dari anaknya atau keluarga lainnya dari KK yang dibawa itu," kata dia.

Sementara itu, Kepala Banda Pusat Statistik (BPS) Bandarlampung Akhmad Nasrudin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengerahkan 625 petugas untuk mendata warga Bandarlampung di 126 kelurahan.

"Kita lakukan sensus penduduk langsung ini hingga 30 September 2020," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa petugas pada sensus kali ini hanya akan menyinkronkan data melalu KK penduduk sehingga tidak akan mengambil KTP yang bersangkutan.

Petugas sensu juga telah dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) serta tanda pengenal yang dapat di scan karena ada barkod.
 
Ia juga mengatakan bahwa pada sensus ini juga semua penduduk baik yang sudah melakukan pendataan secara online maupun yang belum akan didata kembali oleh petugas.

"Dulu konsep awal kalau sudah sensus online tidak didatangi kembali, tapi karena sekarang sedang COVID-19 sehingga pada pelaksanaan ini terdapat jeda enam bulan, jadi kemungkinan berubah itu besar. Jadi yang yang sudah online, kita datangi hanya sifatnya konfirmasi apakah yang bersangkutan masih ada di lokasi itu secara faktanya atau sudah pindah," kata dia.