Washington (ANTARA) - Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Selasa mengatakan bahwa Demokrat di Kongres berkeinginan memangkas setengah bantuan COVID-19 dalam RUU demi mencapai kesepakatan UU baru.
Menurut orang tangan kanan senior Pelosi, keinginan memangkas bantuan tersebut bukan sinyal perubahan posisi Ketua DPR AS.
"Kami harus berupaya mencapai kesepakatan itu sekarang," kata Pelosi saat wawancara daring dengan Politico. "Kami bermaksud memangkas setengah dalam RUU untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kami akan membahasnya lagi pada Januari. Kami akan melihatnya lagi pada Januari. Tetapi untuk sekarang, kami dapat menguranginya separuh."
Pejabat senior dari Fraksi Demokrat menyebutkan Pelosi menegaskan kembali seruan posisi Demokrat kepada Gedung Putih dan Fraksi Republik untuk memenuhi mereka separuh bantuan COVID-19.
Pelosi juga mengatakan dirinya tidak ingin menunggu untuk mencapai kesepakatan pada akhir September, ketika Kongres harus menyetujui pendanaan agar pemerintah tetap buka selama tahun fiskal federal berikutnya, yang dimulai pada 1 Oktober.
DPR yang dimotori oleh Demokrat mengesahkan UU bantuan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS (sekitar Rp44 kuadriliun) pada Mei. Demokrat Agustus ini menawarkan untuk memangkas jumlah tersebut sebesar 1 triliun dolar AS (sekitar Rp14,8 kuadriliun), namun Gedung putih menolak.
Kedua pihak masih berselisih sekitar 2 triliun (sekitar Rp29,7 kuadriliun) dengan kesenjangan yang melebar pada pendanaan sekolah, bantuan untuk negara bagian dan pemerintah daerah, serta tunjangan tambahan bagi pengangguran.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Anggota DPR minta Pemda, termasuk di Lampung, bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Selasa, 16 April 2024 11:30 Wib
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib
Kemenkes sebut sisa 5,22 juta vaksin COVID-19 gratis bagi berisiko tinggi
Senin, 25 Maret 2024 20:49 Wib
DPR--Pemerintah sepakat ketentuan Pilkada Daerah Khusus Jakarta 50 persen plus 1
Senin, 18 Maret 2024 22:34 Wib
Gerindra Bali loloskan satu kader ke DPR
Kamis, 14 Maret 2024 15:08 Wib
Sekjen DPR Indra Iskandar diperiksa KPK
Kamis, 14 Maret 2024 12:51 Wib