Wali Kota Bandarlampung jamin dana Pilkada 2020 segera cair

Bandarlampung (ANTARA) - Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan dana Pilkada serentak 9 Desember 2020 segera dicairkan, namun dengan bertahap.

"Tidak ada masalah terkait dana pilkada, kita sudah bertemu KPU dan Bawaslu, saya pastikan pilkada berjalan lancar sesuai tahapan dan tidak ada yang terhambat," tegas Herman HN, di Bandarlampung, Sabtu.

Namun, lanjut dia, sisa dana pilkada tersebut tidak dapat sekaligus diberikan kepada pihak penyelenggara dan pengawas sebab keuangan daerah sedang terganggu karena adanya pandemi COVID-19.

"Tapi sekali saya jamin tidak ada kendala untuk dana ini. Pokoknya pemilu harus jalan dan berapapun dananya pasti kita dukung, tapi kalau bayar sekaligus ya tidak bisa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedi Triyadi mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Bawaslu telah bertemu dengan Wali Kota Bandarlampung guna membahas anggaran Ppilkada serentak yang saat ini hanya cukup sampai tahapan pendaftaran pasangan calon pada awal September mendatang.

Ia mengatakan bahwa anggaran pilkada yang baru dicairkan oleh Pemkot Bandarlampung hingga saat ini baru 41 persen dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati sebesar Rp39 miliar.

"Jadi anggaran ini baru kami terima Rp16 miliar masih tersisa Rp23 miliar yang belum direalisasikan. Saat ini untuk kebutuhan logistik dan kampanye kami butuh anggaran Rp10 miliar lagi dan sisanya Rp13 miliar kita akan bayarkan honor penyelenggara adhoc," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemkot Bandarlampung akan mencairkan anggaran tersebut namun tidak bisa sekaligus seratus persen.

"Jadi memang tidak bisa seratus persen anggaran itu dicairkan tapi dalam waktu dekat mereka berjanji akan memberikan anggaran yang dibutuhkan KPU untuk logistik dan kampanye Rp10 miliar dan sisanya dibayarkan pada Agustus dan September 2020," jelasnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah. 

Ia mengatakan bahwa NPHD untuk Bawaslu sebesar Rp18 miliar dari nilai tersebut baru terealisasi 37 persen dan dana itu hanya akan bertahan hingga akhir bulan Agustus 2020.

"Untuk pengawasan hingga kini kita belum ada kendala dan kami pun tetap akan berpikir positif saja Pemerintah Kota Bandarlampung akan merealisasikan kebutuhan Bawaslu," kata dia.