KPK inginkan pilkada berjalan adil tanpa politik uang

id COVID-19,Wuhan,KPK,Firli,pilkada bersih

KPK inginkan pilkada berjalan adil tanpa politik uang

Ketua KPK RI Firli Bahuri, saat dimintai keterangan usai melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis (6/8/2020). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan.
Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menginginkan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 berjalan dengan adil, dan jujur, tanpa adanya politik uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Firli, usai melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis.

"Kita tahu di Lampung ada delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dan kami sudah ketemu KPU dan Bawaslu serta pemda, tentu kami ingin menjamin pilkada berjalan dengan adil bebas dari politik uang," kata dia lagi.

Ia pun mengatakan bahwa pada pilkada serentak Desember nanti ada 270 daerah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, KPK akan melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu RI serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna membuat kesepakatan agar pilkada berjalan bersih.

"Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan. Karena kita ketahui bahwa banyak terjadinya korupsi di negeri ini karena pengeluaran atau cost politik yang terlalu tinggi," katanya pula.
Baca juga: Damar-permampu sampaikan enam imbauan pilkada bersih


Menurut dia lagi, dengan pilkada bersih ke depan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana pada alenia ke empat Undang-undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, lanjut dia, KPK juga akan membangun koordinasi dengan instansi-instansi agar bisa membantu dalam pemberantasan korupsi serta melakukan monitoring terkait pelaksanaan program pemerintah negara termasuk pilkada nanti.

"Kita bangun itu, karena sepakat bahwa seluruh elemen masyarakat paham betul bahwa pilkada tidak boleh ada kegiatan politik uang," kata dia lagi.
Baca juga: Berharap pemimpin bersih produk pilkada