Wakil Ketua MPR dorong Presiden ambil langkah tegas tolak RUU HIP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal itu disampaikan Syarief Hasan saat pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu, demikian keterangan tertulis yang diterima ANTARA.

“Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP,” kata Syarief Hasan.

Menurut Syarief, RUU HIP diyakini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Bukan hanya itu, RUU ini juga mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas

Untuk itu, Syarif juga menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan. “Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap pemerintah terhadap RUU HIP ini," kata Syarief.

Dalam kesempatan tersebut, menurut dia, Presiden Jokowi menyampaikan akan menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden RI untuk menyampaikan sikap resmi terkait RUU HIP pada (22/7/2020) mendatang, dan Menkopolhukam akan memperhatikan usulan dari Demokrat ini.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Pimpinan MPR RI bersama Presiden RI Jokowi juga membahas mengenai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI. Sidang ini direncanakan akan dilaksanakan secara virtual pada Jumat, (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu-isu penting yang sedang dibicarakan secara luas di masyarakat.