Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan banyak terjadi kesalahan penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal.
“Itu perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menyatakan hal tersebut bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu banyak K/L meminta anggaran untuk menghasilkan barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ketika permintaan telah disetujui dan diberikan lalu direalisasikan untuk menghasilkan barang atau infrastruktur di suatu daerah banyak pemda yang menolak.
Ia menuturkan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur itu merupakan program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.
“Jadi ini sering muncul kementerian membangun suatu infrastruktur saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” katanya.
Sri Mulyani melanjutkan, pemda juga tidak menerima karena barang atau infrastruktur tersebut bukan yang diminta oleh mereka sejak awal.
“Pemda tidak mau menerima karena merasa bahwa ‘saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang saya minta dari awalnya’,” katanya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan BPK turut menemukan permasalahan lain terkait belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang tidak sesuai karena tidak adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah.
“Belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang ternyata tidak sesuai entah apakah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda,” katanya.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan perlu adanya reformasi sistem penganggaran agar mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.
Ia menyatakan reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyears karena penanganan COVID-19 membutuhkan banyak biaya.
“Kita minta untuk diserap menjadi multiyears agar proyek seperti jalan, irigasi, dan jaringan tidak mangkrak jadi yang tadinya bisa selesai 10 bulan atau 12 bulan sekarang kita minta distreach menjadi 18 atau 24 bulan,” jelasnya.
Berita Terkait
Menkeu sebut realisasi anggaran pemilu 2024 capai Rp23,1 triliun
Senin, 25 Maret 2024 13:25 Wib
Sri Mulyani jawab isu mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 12:02 Wib
Menkeu: Modal asing masuk Rp60,67 triliun
Sabtu, 16 Desember 2023 5:53 Wib
Menkeu optimistis penerimaan pajak capai target Rp1.818 triliun
Jumat, 24 November 2023 16:35 Wib
Sri Mulyani sebut pendapatkan pajak capai Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Kamis, 26 Oktober 2023 12:52 Wib
Kompleks IKN mulai terlihat secara fisik
Jumat, 22 September 2023 11:18 Wib
Menkeu: Daerah berprestasi akan diberi insentif Rp3 triiiun
Selasa, 11 Juli 2023 5:31 Wib
Menkeu proyeksikan ekonomi RI semester II tumbuh 5,3 persen
Senin, 10 Juli 2023 19:44 Wib