Bandarlampung (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Miswandi Hasan, didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kabid Persandian dan Statistik, Kabid Aplikasi Informatika, dan staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual untuk Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Kominfo dan Statistik.
"Rakor Kominfo Se-Indonesia dengan Tema 'Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Seluruh Indonesia" ini sangat baik, khususnya di daerah karena mengenai data statistik," kata Miswandi Hasan, di Pesisir Barat, Kamis (11/6).
Baca juga: Bupati Pesisir Barat pimpin rapat penataan pasar
Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny Gerard Plate menyampaikan vidcon ini merupakan gagasan dari semua Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
Beberapa hal yang selama ini sering didiskusikan adalah bagaimana peran dari pemerintah pusat memperkuat peran kominfo di daerah dalam hal penyebarluasan informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini menangani statistik, komunikasi, informasi, dan persandian berkoordinasi dengan beragam kepemimpinan terkait pelaksanaan aplikasi yang harus pula berkoordinasi dengan jajaran komunikasi daerah.
Disampaikan juga dalam rakor itu ada beberapa isu penting urusan komunikasi dan informatika, di antaranya penguatan koordinasi antara kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) serta pelibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Petugas Informasi Publik (PIP), sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, serta penyebaran informasi yang jelas dan seragam dari pusat hingga tingkat bawah.
Baca juga: Bupati Pesisir barat terima CSR dari Bank BNI
Selain itu, menghubungkan semua perangkat daerah dalam jaringan intra pemerintah daerah, mengintegrasikan layanan publik dan layanan administrasi dengan sistem dan memanfaatkan sertifikat elektronik.
Selain itu, disampaikan juga terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika bhwa ada dua sub urusan yang kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota yaitu informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika.
