Bank Dunia proyeksikan penduduk miskin Indonesia bertambah 9,6 juta orang

id bank dunia,penduduk miskin,angka kemiskinan,jaring pengaman sosial

Bank Dunia proyeksikan penduduk miskin Indonesia bertambah 9,6 juta orang

Ilustrasi: Warga beraktivitas di kawasan permukiman pengepul daur ulang limbah sampah, di Bintara Jaya II, Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/pd.

Jakarta (ANTARA) - Senior Economist The World Bank Ralph Van Doorn memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan meningkat 2,1 persen sampai 3,6 persen atau bertambah 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi COVID-19.

“Kami perkirakan perlambatan ekonomi menyebabkan tingkat kemiskinan naik sekitar 2,1-3,6 persen atau 5,6-9,6 juta orang miskin baru relatif pada skenario jika pada 2020 tidak terjadi pandemi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Ralph mengatakan potensi tersebut seiring dengan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini berada di level nol persen sampai terkontraksi 3,5 persen terhadap PDB.

“Jika terjadi PSBB diimplementasikan selama empat bulan maka akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,5 persen dari PDB,” ujarnya.

Ralph menuturkan pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan rentan miskin seperti melalui penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap industri dan kesehatan.

“Kami kira ada beberapa inisiatif yang bagus tetapi kami khawatir nilai dari dukungan paket tersebut terhadap setiap rumah tangga tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah ini,” katanya.

Ia menyatakan paket stimulus fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial dan dukungan industri.

“Kami setuju ini merupakan langkah yang perlu diambil, namun mungkin tidak cukup. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada 2020 ini untuk bersiap dalam pemulihan,” ujarnya.

Ralph mengingatkan pemerintah Indonesia masih memiliki banyak tugas dalam rangka mengupayakan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Oleh sebab itu ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penguatan sektor keuangan dan perekonomian.

“Itu adalah sebuah strategi yang didasarkan pada langkah-langkah kredibel untuk membangkitkan kembali peningkatan pendapatan,” ujarnya.