Aktivis 98 Lampung minta pemerintah percepat penuntasan krisis ventilator

Bandarlampung (ANTARA) -
Mantan aktivis 1998 asal Lampung, Muzzamil,  meminta agar pemerintah  mempercepat penuntasan krisis alat bantu pernapasan (ventilator) yang baru tersedia 8.413 unit di 34 provinsi setara 2,5 persen dari 29.876 unit total kebutuhan penanganan pasien corona.

"Saya prihatin dengan kapasitas kesehatan nasional yang masih relatif terseok dalam perang total melawan pandemi," kata di Bandarlampung,  Jumat. 

Ia menyarankan, ada baiknya Presiden Jokowi membentuk task force khusus penuntasan krisis ventilator. Dengan beranggotakan unsur dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemristek/ BRIN, Kementerian BUMN, Kemenkeu, BPPT, Pindad, BKPM, TNI-Polri dan BIN.

Diperkuat oleh ITB, ITS, UNAIR, ITERA, UI, UNPAD, UGM, beberapa PTS misal Universitas Gunadarma, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Kadin, Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), individu inventor, serta filantrop seperti Dahlan Iskan, Chairul Tandjung, Harry Tanoesoedibjo, James Riady, dan lainnya.

"Kita krisis ventilator. Itu satu poin. Ada tidak ada corona, ke depan mesti jadi satu prioritas. Harus tuntas. Ini momentum. Meskipun 215 negara terjangkit berebut stok menjerit bahan baku, saya kira kita mampu. Asal gesit," lugas dia.

Muzzamil menyebut, tugas task force satu saja, memastikan dan merealisasi ketersediaan ventilator nasional cukup. Ia pun merasionalisasi saran, merujuk data kapasitas kesehatan nasional. 

Data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alkes (ASPAK) 24 Maret 2020, perinci terdapat 1.063 ruang isolasi ICU, 2.032 isolasi UGD, 157 isolasi berventilator (kelas N), 1.477 isolasi rawat inap (kelas S), 4.155 tabung oksigen, 8.158 ventilator, serta 276.259 tempat tidur di 2.877 rumah sakit umum/khusus milik pemerintah/swasta se-Indonesia.

Belum termasuk kapasitas tambahan khusus penanganan COVID-19, yakni di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang Kepulauan Riau. Plus tambahan dari sejumlah RS swasta terkemuka, atau data yang belum dilaporkan/verifikasi.

"Khusus ventilator, menilik data resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kapasitas ada 8.413 unit di 34 provinsi dari 29.876 unit kebutuhan. Jomplang ini, tapi masih ada waktu, spirit usah hilang," serunya.

Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) ini pun meyakini totalitas upaya pemerintah menanggulangi krisis ventilator ini.

"Skenario terpilih apapun, menggenjot produksi dalam negeri, membuka pintu donasi ventilator, imbal dagang/barter dengan alat pelindung diri saat APD overstok, jika Allah berkehendak tetiba saja dimungkinkan pinjam pakai lewat skema government to business, selagi cukup waktu kenapa tidak," ujar dia.

SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, diketahui menyerang saluran udara dan mengganggu fungsi normal sel-sel pada paru-paru. Saat pasien kritis dan kesulitan bernapas, ventilator punya andil penting bantu pasien bernapas.

Fungsi ventilator bertujuan mengurangi beban kerja sistem pernapasan, mengakurasi pemberian MV (ventilasi mekanik), meningkatkan kenyamanan pasien, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, serta menjamin hantaran O2 ke jaringan adekuat.

Kendati Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merilis sekitar 80 persen pasien COVID-19 bisa sembuh tanpa butuh penanganan khusus. "Tapi ingat, ada rasio 1:6 disana. satu dari enam pasien alami sakit serius dan kesulitan bernapas," tukasnya, mengutip BBC.

Dari itu, mengantisipasi fase puncak pandemi, bahkan kemungkinan badai second wave pandemi, penuntasan krisis ventilator menjadi tak tertawar. 

"Kewajiban negara melindungi nyawa pasien terduga, PDP, dan PDP positif COVID-19. Juga atas diri 40.320 dokter spesialis multidisipliner, para perawat dari 345.508 perawat di Indonesia, dan relawan yang siaga di garda terdepan penanganan. Ketercukupan ventilator bagian ikhtiar," pungkas Muzzamil.