APJII Lampung apresiasi perluasan stimulus pajak 11 sektor

id apjii lampung, stimulus sektor usaha, 11 sektor, jasa internet, covid-19

APJII Lampung apresiasi perluasan stimulus pajak 11 sektor

Ketua APJII Lampung M Isan Supriyadi (duduk, tengah) turut mengapresiasi penjelasan pemerintah yang akan memberikan stimulus fiskal bagi 11 sektor usaha baru termasuk industri telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa internet. (ANTARA/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Lampung M Isan Supriyadi mengapresiasi penjelasan pemerintah soal rencana pemberian stimulus fiskal bagi 11 sektor usaha, termasuk industri telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa internet Tanah Air.

"Pemerintah gerak cepat menanggapi keresahan APJII dan jejaring pelaku industri strategis domestik yang mulai menjerit akibat imbas dahsyat pandemi COVID-19," kata dia, dalam keteranganya yang diterima di Bandarlampung,  Sabtu. 

Menurut dia,   Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memberi angin segar saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tentang kinerja APBN Maret 2020 via videokonferensi di Jakarta, Jumat (17/4)

Ia menerangkan, pemerintah melalui Bendahara Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan merilis kebijakan perluasan sektor usaha yang akan menerima keringanan perpajakan.

Suryo menyatakan, ada 11 sektor baru bakal calon penerima insentif seperti di paket kebijakan stimulus 2. Yakni sektor pangan, peternakan, perikanan dan hortikultura, perdagangan bebas dan eceran, ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan/EBT, migas, pertambangan minerba, kehutanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa internet, logistik, jasa transportasi darat, udara dan ASDP, dan konstruksi.

Keringanan pajak bakal diberikan yaitu Pajak Penghasilan/PPh Pasal 21 (gaji pegawai yang ditanggung pemerintah), PPh Pasal 22 impor dibebaskan kurun 6 bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30 persen, dan restitusi pajak dipercepat dengan batasan hingga Rp5 miliar.

Ketua APJII Lampung M Isan Supriyadi mengapresiasi tak hanya  atas dikabulkannya aspirasi industri telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa internet yang termasuk 11 sektor dimaksud.

"Sesuai sinyal Menkominfo Johnny G Plate kemarin (Jumat, red) merespons aspirasi kami bahwa ranah fiskal ialah otoritas Kemkeu, maka dari penjelasan kementerian bendahara negara ini, semoga pinta kami bersama asosiasi lainnya segera terkabul," ujarnya.

Ia menekankan, mayoritas dari 500-an anggotanya notabene perusahaan internet service provider (ISP) skala kecil. Diperparah, kondisi pasar APJII seperti industri perhotelan dan kantor korporat banyak yang tutup operasi.

"Alhasil pendapatan drastis menurun. Merujuk Pasal 62 UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang ke instansi pengelola PNBP, Ketum APJII Jamalul Izza juga telah menyuarakan aspirasi kepada pemerintah, " terang Isan.

Terpisah, Ketua Umum APJII Jamalul Izza, menegaskan pihaknya belumlah mematok target lain di luar permintaan penundaan.

"Kita ada permintaan relaksasi untuk BHP/USO, dan kita tahu bahwa ini perlu waktu pembahasan untuk relaksasi," ujar ia dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu siang, via aplikasi pesan singkat.

Karena itu tak lain meminta penundaan opsi paling cepat. "Untuk sementara dibicarakan atau dibahas, salah satu hal yang tercepat adalah agar kita diberi keringanan perpanjangan waktu pembayaran BHP/USO yang harusnya jatuh tempo 30 April ini," cetusnya.

Secara forecasting, adakah bentuk stimulus fiskal lain yang masih bisa dimungkinkan ada relaksasi, di tengah rentanitas situasi saat inj yang belum bisa dipastikan kapan berakhir? Ketum APJII 2015-2018 dan 2018-2021 itu menandaskan, belum melihat ke sana.

"Untuk saat ini relaksasi yang kita harapkan adalah keringanan pembayaran baik itu pajak dan juga PNBP," pungkasnya. 

Sekadar pengingat, stimulus insentif fiskal sebelumnya diberikan ke sektor usaha industri bahan kimia dan barang kimia, industri alat angkutan lainnya,  logam dasar, kertas dan barang dari kertas, makanan minuman, farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, kendaraan bermotor, industri trailer dan semi trailer, industri karet, barang dari karet, dan plastik.



 
Pewarta :
Editor : Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar