Pemerintah cairkan anggaran PKH Rp16,4 triliun per 15 April

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun hingga 15 April 2020 termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat COVID-19.

“Pemerintah mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak agar membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadhan,” demikian kutipan dari keterangan resmi Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu.

Tak hanya PKH, pemerintah juga telah menyalurkan anggaran untuk Program Sembako Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode Mei 2020 dan termasuk peluasan target KPM pada masa darurat COVID-19.

Kemudian, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp15,76 triliun.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama Rp12,25 miliar untuk 16.300 siswa dan Bidikmisi Rp61 miliar untuk 10.100 mahasiswa pada 8 April.

Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada 13 April Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan Rp20 triliun dengan target 5,6 juta peserta yang pendaftarannya dibuka mulai 11 April melalui website www.prakerja.go.id.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki berbagai Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian PUPR.

Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada April hingga Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar.

Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah fasilitas bantuan ayam, kambing, dan domba untuk penanganan dampak penyebaran COVID-19 serta mendukung ketersediaan pangan.

Kemudian total alokasi bagi Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp1,87 triliun tersebar untuk Perhubungan laut Rp1,38 miliar, Perhubungan udara Rp226,1 miliar, BPSDMP Rp6,1 miliar, Perhubungan Darat Rp522,3 juta, serta Perkeretaapian Rp1,64 triliun.

Selanjutnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat alokasi Rp95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman.

Pada Kementerian PUPR total alokasinya Rp10,23 triliun yang digunakan untuk sumber daya air Rp2,29 triliun, Bina Marga Rp629,0 miliar, Cipta Karya Rp2,5 triliun, dan Penyediaan Perumahan Rp4,81 triliun.