Menkeu prediksikan defisit APBN 2020 capai 5,07 persen

id Sri Mulyani,Defisit,Penerimaan negara,Pajak,Virus corona

Menkeu prediksikan defisit APBN 2020 capai 5,07 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Jumat (3/4/2020). ANTARA/HO-Humas Kemenkeu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp853 triliun atau 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat wabah COVID-19.

“Defisit diperkirakan 5,07 persen dari PDB atau meningkat dari Rp307 triliun menjadi Rp853 triliun,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan prediksi tersebut didasarkan pada penerimaan negara pada tahun ini yang diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 10 persen yaitu Rp1.760,9 triliun atau hanya 78,9 persen dari target APBN 2020 Rp2.233,2 triliun.

Baca juga: Edukasi pada anak untuk cegah COVID-19 kebutuhan penting

Penurunan penerimaan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mengalami kontraksi hingga 5,4 persen akibat adanya perang harga minyak dan pemberian insentif bagi dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

“Kita menambah relaksasi fasilitas pajak untuk hampir semua dunia usaha yang terdampak dan memberikan pengurangan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen serta penundaan PPh dividen kalau Omnibus Law disepakati,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan rencana kebijakan penundaan PPh dividen itu menyebabkan perusahaan maupun individu menahan untuk tidak membagikan dividennya pada tahun ini karena mereka berharap pajak dividen akan dibebaskan pada tahun depan.

Kemudian, penurunan penerimaan negara juga berasal dari bea dan cukai yang diperkirakan turut mengalami kontraksi 2,2 persen akibat pemberian stimulus pembebasan bea masuk untuk 19 industri.

Baca juga: Kanselir Angela Merkel tetap tidak berencana calonkan diri untuk periode kelima

“PNBP diperkirakan juga turun 26,5 persen karena harga ICP dalam APBN menggunakan asumsi 63 dolar AS sekarang harganya di bawah 30 dolar AS. SDA non migas juga mengalami penurunan karena harga batubara turun,” ujarnya.

Kemudian, Sri Mulyani menyebutkan untuk nilai pembiayaan pada 2020 akan sangat meningkat yaitu mencapai Rp545,7 triliun yang berasal dari pembiayaan utang Rp654,5 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp108,9 triliun.

"Pembiayaan ini akan kami upayakan mendapatkan financing dari berbagai sumber yang paling aman dulu dan tingkat biaya yang paling kecil,” ujarnya.

Sementara itu, belanja negara meningkat hingga Rp2.613,8 dari sebelumnya Rp2.504,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesiapan pada sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

“Juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi,” katanya.

Baca juga: Sumbangan Rp82,5 miliar akan dipertanggungjawabkan dengan baik kata Yurianto
Baca juga: Di China kasus COVID-19 tanpa gejala meningkat
Baca juga: Polda Lampung tangkap penyebar hoaks penutupan akses gerbang Pelabuahan Bakauheni
Pewarta :
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar