Forkom UKM Unila tolak RUU Pembentukan dan Pembubaran UKM

id ukm unila, tolak ruu ukm unila

Forkom UKM Unila tolak RUU Pembentukan dan Pembubaran UKM

Pimpinan UKM-UKM di Universitas Lampung. (ANTARA/HO)

Kita semua memiliki AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) masing-masing, kita diberi kebebasan oleh Unila sebagai lembaga otonom. Kalau RUU ini disahkan tandanya secara otomatis mereka tidak ingin setara
Bandarlampung (ANTARA) -
Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (Forkom UKM) Universitas Lampung (Unila) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan dan Pembubaran UKM yang disosialisasikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) kampus setempat.

Pimpinan UKM di Unila tergabung dalam Forkom UKM Unila itu, dalam pernyataan bersama diterima di Bandarlampung, Jumat, menyatakan mengecam tindakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) sosialisasikan naskah akademik RUU tentang Pembentukan dan Pembubaran UKM itu.

Riko Ardiansyah (Administrasi Bisnis ’17), Koordinator Forkom UKM-U mengatakan tidak patut DPM-U bertindak demikian. Menurutnya, UKM dan DPM posisinya setara sesuai ketentuan dalam Statuta Unila.
 
"Nggak pantas DPM-U masuk ranahnya UKM, sikap demikian menunjukkan DPM nggak menghargai ketum-ketum UKM. Pembentukan dan pembubaran UKM juga sudah diatur dalam Statuta Unila," kata Riko pula.
 
Dia mengatakan, DPM tak bisa mengintervensi UKM dalam hal apa pun. RUU tersebut dinilai ikut campur tangan urusan UKM.
 
"Kita semua memiliki AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) masing-masing, kita diberi kebebasan oleh Unila sebagai lembaga otonom. Kalau RUU ini disahkan tandanya secara otomatis mereka tidak ingin setara," katanya pula.
 
Ia menambahkan, RUU ini setiap tahun berusaha untuk disahkan DPM-U dan mengalami penolakan dari UKM-UKM di Unila.
 
Nathasya (Kehutanan ‘17), Ketua Umum UKM Mapala setuju menolak RUU tersebut. Menurutnya, RUU tersebut bertolak belakang dengan Statuta Unila pasal 104.
 
"Jika RUU tersebut disahkan tahun ini tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya terkait pengajuan dana dan kegiatan UKM akan diatur oleh DPM," ujarnya lagi.
 
Senada dengan Nathasya, Kurnia Sandi (Administrasi Bisnis '17) Ketua Umum UKM Merpati Putih mengatakan RUU tersebut bertolak belakang dengan Statuta Unila. Ia menilai tindakan DPM-U melangkahi posisi UKM-U yang setara sesuai dengan aturan tentang organisasi kemahasiswaan di Unila.

Belum diperoleh tanggapan dari perwakilan DPM Unila terkait dengan penolakan dan kecaman dari UKM-UKM itu atas naskah akademik RUU Pembentukan dan Pembubaran UKM.
Pewarta :
Editor : Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar