Pengamat : Dana APBD perlu segera difokuskan ke penanggulangan COVID-19

Bandarlampung (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila) Dr Ayi Ahadiat mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung perlu segera memfokuskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi  COVID-19.

"Dana APBD perlu difokuskan kembali untuk menanggulangi bencana COVID-19 secara akuntabel, transparan, adil, dan bertanggungjawab," kata Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unila, di Bandarlampung, Minggu.

Menurutnya, saat ini kebijakan mengarantina wilayah adalah sesuatu yang tepat, berkaca dari kasus Italia dan Iran terlambat dalam menerapkan hal tersebut dan memperburuk kondisi di sana.

"Memang bila lihat dari kapasitas APBD Lampung kurang mampu dalam menanggulangi kasus ini, tapi ini pilihan pahit dibandingkan harus menderita berkepanjangan dan lebih dalam akibatnya," tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa dengan mengarantina wilayah pemerintah akan mendapatkan sisi baik seperti kapasitas rumah sakit COVID- 19 bisa terjaga sebab di Lampung masih kekurangan fasilitas isolasi, alat pelindung diri untuk tenaga medis, ventilator, dan lainnya.

Namun, lanjutnya, bila memang kebijakan itu akan diambil, pemerintah harus menyediakan bahan pokok dalam taraf minimal ke masyarakat selama enam bulan, dan
pastikan sambungan internet dan telpon terjaga.

Satuan pendidikan terus lakukan pembelajaran online, petugas keamanan dan tenaga sosial serta pamong desa lainnya selalu siaga, pusat penanggulangan bencara COVID- 19 yang terkoordinasi dengan baik, dan masyarakat diberikan info sejelas mungkin terkait sebaran ODP, PDP dan yang meninggal karena positif corona.

"Bantuan langsung tunai dan bantuan pangan non tunai juga bisa lebih dioptimalkan dan kejadian ini pun bisa menjadi momentum bagi peningkatan produksi lokal, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM)," kata dia.

Kemudian, kata dia, dengan karantina wilayah, pergerakan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pantauan dapat terisolasi dengan sendirinya karena tidak ada penduduk yang keluar masuk daerah. 

"Karantina wilayah juga bisa memberikan efek baik untuk lingkungan, karena emisi karbon jauh lebih rendah," jelasnya.

Dia pun mengatakan, sudah pasti ada sisi buruknya juga dalam mengkarantina wilayah seperti Inflasi atau kenaikan harga barang bahkan ketersediaan bahan pokok dikuatirkan kurang atau sulit didapat oleh masyarakat.

"Maka dari itu pusat krisis (crisis center) terpadu secara nasional harus dibuat di setiap daerah untuk mendeteksi masalah di wilayah masing-masing akibat COVID-19 dan terpenting dapat dicerna oleh lapisan yang paling bawah, masyarakat pun harusnya dapat mematuhi larangan mudik guna mencegah sebaran virus ini di daerah sebagai pengorbanan bersama untuk mengatasi virus corona," kata dia.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat juga tidak bisa sendiri mengelola masalah bencana COVID19 ini sebab banyak penderita penyakit ini berada di teritori daerah sehingga kebijikan yang akan diambil jangan pula menunggu dan melihat sehingga kebobolan dan lebih banyak lagi yang terpapar.