Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil enam tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018.
"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap enam tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Enam tersangka, yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ).
Selanjutnya, tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Cekman (C), Tadjudin Hasan (TH), dan Parlagutan Nasution (PN).
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam pengembangan kasus kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 pada 28 Desember 2018.
Tujuh tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Sufardi Nurzain (SNZ), Muhammadiyah (M), Zainal Abidin (ZA), Elhelwi (E), Gusrizal (G), Effendi Hatta (EH), dan Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY) dari unsur swasta.
Untuk Muhammadiyah, Zainal, dan Effendi telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Sebelumnya, KPK juga telah memproses lima orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.
Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.
Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.
Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
Kelima, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
Berita Terkait
Harga CPO di Jambi naik
Senin, 22 April 2024 6:52 Wib
Polda Jambi hentikan angkutan truk batu bara jelang Lebaran
Rabu, 3 April 2024 11:46 Wib
Universitas Jambi beri pendampingan mahasiswa kasus magang di Jerman
Rabu, 27 Maret 2024 14:48 Wib
Santri di Tebo Jambi meninggal dianiaya temannya karena tagih utang
Minggu, 24 Maret 2024 14:12 Wib
Kejari Muarojambi lelang 1.625 ton batu bara, tapi tak laku
Kamis, 14 Maret 2024 18:35 Wib
Harga sawit naik Rp153 per kilogram
Sabtu, 9 Maret 2024 20:32 Wib
Satgas Halal catat 67 ribu lebih produk UMKM di Jambi kantongi sertifikat halal
Kamis, 7 Maret 2024 22:55 Wib
Polda Jambi sita 8,8 kg sabu selama Januari-Februari 2024
Kamis, 7 Maret 2024 20:03 Wib