Pemkot Bandarlampung hibahkan lahan ke Ditjen Perhubungan Darat

id Pemkot Bandarlampung,Hibah lahan ,Ditjen Perhubungan Darat

Pemkot Bandarlampung hibahkan lahan ke Ditjen Perhubungan Darat

Wali Kota Bandarlampung Herman HN dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, saat di wawancarai, Jumat. (17/1/2020) (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menghibahkan tanah seluas 7.380 meter ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat guna mengembangkan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung.

"Tanah Pemkot yang ada di terminal sekitar 7.380 meterpersegi akan kita serahkan ke Pusat untuk membantu pembangunan Terminal Induk Rajabasa," kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN, di Bandarlampung, Kamis.

Ia pun mengatakan, apabila pihak pusat sudah memulai pembangunannya di terminal tersebut Pemkot pun akan membantu dengan membangun di jalan masuknya.

"Kita akan bantu tapi tidak bisa cepat-cepat, namun yang pasti bila pusat sudah mulai bangun kita akan ikut bantu," katanya.

Sementara itu Direktur Jendral Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bandarlampung yang telah menyerahkan ataupun menghibahkan lahannya ke pusat.

"Penyerahan aset ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2018, tapi di 2019 pihak kami belum bisa membangunnya," kata dia.

Namun, di Tahun 2020 ini pihaknya diminta oleh Mentri Perhubungan untuk melakukan percepatan pembangunan di wilayah kementrian perhubungan dan salah satunya adalah Terminal Induk Rajabasa.

"Kami sudah siapkan DED anggarannya sekitar Rp2,5 miliar, tapi kami masih koordinasikan dulu ke Pemda setempat terkait pembangunan akses jalan masuknya," jelasnya.

Pembangun ini juga, lanjutnya, Permintaan Presiden RI Joko Widodo yang meminta beberapa sarana dan prasarana di Kemenhub dapat berdampak pada ekonomi di daerah khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Budi mengatakan, kemungkinan terminal itu akan dikerjakan berkolaborasi dengan pihak swasta. Nantinya di lahan tersebut akan dibuatkan hotel dan mol serta tempat bisnis lainnya yang mana UMKM dapat memasok barangnya di sana sesuai permintaan Presiden.

"Memang sudah ada yang mau membangun dari swasta tapi bila dalam perjalanannya tidak ada yang mau atau pihak rekanan tidak jadi berkolaborasi dengan kami, tetap kita akan bangun karena anggarannya juga sudah ada," tegasnya.

 
Pewarta :
Editor : Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar