Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sepakat menandatangani perpanjangan kesepakatan kerja sama (Memorandum of Cooperation/MoC) on Infrastructure Development Cooperation yang berakhir pada 29 Desember 2019.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri MLIT Akaba Kazuyoshi di Gedung Kementerian PUPR, Kamis.
“Kerja sama yang kita kembangkan ini sesungguhnya merupakan penghubung antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia, sehingga meningkatkan kerja sama, friendship, people to people relationship dengan moto kerja bersama dan maju bersama,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Kesepakatan kerja sama ini meliputi delapan lingkup eksisting, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, dan bangunan gedung.
Selain itu, kerjasama juga mencakup penyediaan perumahan, pengembangan wilayah dan perkotaan, pengelolaan bencana, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta dua lingkup tambahan baru yaitu pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.
Pertemuan Menteri Basuki dengan Menteri Akaba membahas beberapa hal, di antaranya water disaster management, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban.
Pertemuan antara keduanya juga membahas Jalan Tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam pemindahan Ibu Kota Negara.
Turut Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, dan Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim.
