Bahlil Lahadalia minta waktu tujuh bulan, kejar Rp708 triliun investasi yang mandek

id Bahlil lahadalia, hambatan investasi, realisasi investasi, bkpm, investasi mandek, investasi terhambat, omnibus law,investasi indonesia

Bahlil Lahadalia minta waktu tujuh bulan, kejar Rp708 triliun investasi yang mandek

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (ANTARA/Ade Irma Junida)

"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp708 triliun sampai 2020. Kami minta waktu ke Presiden kurang lebih enam-tujuh bulan, kami selesaikan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, ditemui di kediaman Menko K
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya meminta waktu sekitar enam hingga tujuh bulan untuk mengejar Rp708 triliun investasi yang mandek terealisasi.

"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp708 triliun sampai 2020. Kami minta waktu ke Presiden kurang lebih enam-tujuh bulan, kami selesaikan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, ditemui di kediaman Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Utang luar negeri Indonesia naik jadi Rp5.611 triliun

Bahlil mengidentifikasi Rp708 triliun investasi eksisting dari 24 proyek yang siap direalisasikan namun masih terkendali masalah domestik seperti ketersediaan lahan, rekomendasi berputar-putar atau tumpang tindih perizinan.

Namun, dari Rp708 triliun investasi tersebut, sebanyak Rp129 triliun diantaranya telah berhasil dieksekusi dan terrealisasi, mulai dari investasi Hyundai, petrokimia hingga pembangkit listrik.

"Utang saya itu masih Rp500an triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai," ujarnya.

Mantan Ketua Hipmi itu menuturkan meski pemerintah akan membuat Omnibus Law yang diyakini dapat menyelesaikan masalah perizinan yang tumpang tindih, khusus Rp708 triliun investasi yang mandek itu disebutnya tidak akan banyak terbantu.

"Khusus yang Rp708 triliun itu sedikit sekali kaitannya dengan Omnibus Law. Yang ada tinggal bagaimana yang bertikai di lapangan bisa kita kompromikan untuk cari win win (solution). Saya pikir kompromi dalam bisnis itu kan bisa cepat selesai kalau ada win win. Tidak boleh ada yang arogan salah satu pihak," pungkasnya.
Baca juga: Luhut ajak perusahaan Jerman BASF berinvestasi di Indonesia
 
Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar