Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.
"Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu.
Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Baca juga: Mendikbud : Prestasi tak mungkin ditentukan melalui pilihan ganda
Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.
Untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.
"Sekarang apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Pendidikan dam Kebudayaan itu baru berupa pernyataan oleh karena itu dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN," ujar politisi dari PDIP Perjuangan itu.
Tidak hanya berhenti sampai kajian, menurut Putra, tapi agar rencana itu tetap berjalan meski bila Mendikbud Nadiem tidak menjabat lagi maka diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut.
Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal di antaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru, ujar dia.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah evaluasi ujian nasional
Berita Terkait
Dua ibu terbunuh setiap jam di Gaza akibat serangan Israel
Kamis, 23 November 2023 14:22 Wib
Kim Jong Un serukan peningkatan produksi biji-bijian
Jumat, 3 Maret 2023 7:45 Wib
Kim Jong Un ancam Korea Selatan jika lakukan serangan pendahuluan ke Pyongyang
Kamis, 28 Juli 2022 11:10 Wib
"Halo...titik", pesan Biden ke Kim Jong Un
Minggu, 22 Mei 2022 12:54 Wib
Korut kerahkan militer amankan pasokan obat
Senin, 16 Mei 2022 8:56 Wib
Korea Utara laporkan 21 kematian baru akibat wabah COVID-19
Sabtu, 14 Mei 2022 10:39 Wib
Kim Jong Un awasi uji coba senjata berpemandu taktis jenis baru Korut
Minggu, 17 April 2022 15:18 Wib
Anggota DPR: Vaksinasi untuk anak jangan tunggu tahun depan
Selasa, 2 November 2021 15:57 Wib