Masyarakat diminta aktif mulai tahapan pilkada

id Pilkada 2020,Peresmian maskot pilkada,Komisi Pemilihan Umum

Masyarakat diminta aktif  mulai tahapan pilkada

Wali Kota Bandarlampung Herman HN bersama KPU Provinsi Lampung, dan Kota Bandarlampung, Bawaslu Bandarlampung, Polresta Bandarlampung dan Kodim 0410/KBL meresmikan maskot Pilkada 2020, Minggu (15/12/2019) (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengajak semua masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang.

"Saya mengajak masyarakat untuk partisipasi aktif dalam tahapan pilkada, dari mengawal proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS sampai masa kampanye para calon pemimpin daerah," katanya, dalam kegiatan peresmian maskot pilkada 2020, di Bandarlampung, Minggu.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk memperhatikan dengan jelas visi dan misi para pemimpin daerah dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilarang seperti halnya politik uang.

"Mengawasi proses tahapan pilkada dari awal sangat penting bagi masyarakat sebab yang akan mereka pilih ini adalah kepala daerah. Seyogyanya masyarakat harus memilih kepala daerah yang akan membawa dampak positif dalam lima tahun ke depan," katanya.

Namun, untuk mendapatkan kepala daerah yang baik dan berintegritas masyarakat pun harus memastikan bahwa mereka sudah memiliki KTP-el dan menggunakan hak pilihnya dengan baik dengan merdeka tanpa intimidasi.

Ia melanjutkan, jangan sampai masyarakat tidak dapat memilih pemimpinnya karena identitas diri mereka tidak lengkap. Apabila memang belum memiliki KTP-e dan sudah melakukan perekaman harus dipastikan ada suket karena ini adalah basis data, jangan sampai sebagian pemilih tidak terdata karena tidak dilengkapi identitas diri.

"Saya yakin kalau partisipasi pilkada kita dapat mencapai 80 persen lebih pastinya pemimpin terpilih pun akan mendapatkan legitimasi kuat di masyarakat," jelasnya.

Erwan pun berpesan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk menjaga amanah dari masyarakat dan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan undang-undang dan tahapan yang ada.

"Saya ingin masyarakat dalam pilkada ini bahagia dalam memilih pemimpinnya sebagaimana ini disebut dengan pesta rakyat, jadi jangan sampai ada kecurangan terlebih melibatkan penyelenggara yang membuat masyarakat tidak bahagia dan integritas lembaga ini dipertanyakan," jelasnya.