Lima Dirut BUMN dampingi Erick Thohir pada raker perdana DPR RI

id erick thohir,menteri bumn,raker komisi VI dpr

Lima Dirut BUMN dampingi Erick Thohir pada raker perdana DPR RI

Ilustrasi: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Lima direktur utama BUMN hadir mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja (raker)perdana bersama Komisi VI DPR RI.

Pantauan Antara di ruang sidang Komisi VI DPR RI, kelima direktur utama BUMN yang turut mendampingi adalah Plt Direktur Utama PLN Sri Peni Inten Cahyani, Direktur Utama PT PANN (Persero) Hery Soewandi, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.

Selain itu dua direktur utama lainnya yakni Direktur Utama Bahana PUI Marciano Herman dan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo.

Selain kelima direktur utama BUMN, turut mendampingi Erick Thohir yakni Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Raker antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN dipimpin oleh Ketua Komisi VI Faisol Riza.

Menteri BUMN Erick Thohir tiba untuk menghadiri langsung raker perdana dengan DPR RI yang sebelumnya sempat terputus dan tidak dihadiri langsung oleh Menteri BUMN selama empat tahun terakhir.

Rapat kerja perdana antara Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI membahas agenda penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Milik negara Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Presiden Joko Widodo menetapkan Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sebelumnya hubungan komunikasi Menteri BUMN periode sebelumnya dengan Komisi VI DPR sempat terganggu sehingga pada beberapa kali Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pencekalan tersebut bermula dari hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk oleh DPR RI, pada akhir Desember 2015.

Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN tersebut dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.

Belakangan, Komisi VI melunak dan merekomendasikan pencabutan surat pencekalan kepada pimpinan DPR saat itu namun hingga kini belum mendapat respons.

 
Pewarta :
Editor : Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar