KPU Bandarlampung menggelar refleksi dan apresiasi Mahan Demokrasi

Bandarlampung (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung menggelar kegiatan malam refleksi dan apresiasi Mahan Demokrasi sebagai rumah pintar dan pusat pendidikan pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Rumah Pilkada ini merupakan suatu gagasan dari KPU RI yang berkeinginan memiliki program yang fokus memberikan literasi dan pembelajaran kepada pemilih," kata Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi, di Bandarlampung, Minggu (1/12) malam.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Bandarlampung mengundang narasumber yang terdiri dari pakar hukum Universitas Lampung Dr Budiono, pengamat ekonomi Universitas Lampung Dr Fitra Darma, dan mantan Ketua KPU Kota Bandarlampung Fauzi Heri.

Menurut Dedy, kegiatan ini tidak hanya sekadar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih pintar akan tetapi juga menjadi bahan evaluasi KPU Kota Bandarlampung penyelenggaraan pemilihan umum.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dievaluasi terutama tingkat partisipasi dalam pilkada. Mudah-mudahan kegiatan yang menghadirkan berbagai narasumber ini ke depan tahapan pilkada yang digelar berjalan dengan baik, tegak lurus dengan aturan dan berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik dan berkualitas," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengharapkan KPU Kota Bandarlampung sebagai penyelenggara Pilkada 2020 lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya baik dari segi sosialisasi maupun jumlah partisipasi pemilih.

"Saya ingin sosialisasi ini tidak hanya menjangkau kaum milenial saja tetapi juga para pedagang dan warga Bandarlampung keturunan China agar pada waktunya nanti mereka juga ikut berpartisipasi," kata dia.

Dengan maksimalnya sosialisasi dan pembelajaran tentang menjadi pemilih pintar dan cerdas oleh penyelenggara, menurut dia, tentunya akan berefek kepada jumlah partisipan dalam pilkada.

"Bila lima tahun lalu dalam pilkada jumlah partisipasi masyarakat hanya 60 persen saya harap ke depan dapat meningkat menjadi 80 persen," kata dia

Herman menegaskan bahwa Pilkada 2020 di Bandarlampung harus mencerminkan sistem demokrasi yang baik dan terhindar dari praktik kecurangan. Pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu juga harus dapat menegakkan aturan sesuai undang-undang yang berlaku.

"Agar penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi berkualitas dan berintegritas kita semua harus sepakat menolak politik uang, kemudian juga suara yang ada harus sesuai dengan jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya.