Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan ada sejumlah rekomendasi lembaganya diikuti pemerintah namun ada yang diabaikan.
"Contoh ESDM dulu mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk ikut berapa lifting minyak dan gas di Indonesia, kita sudah bilang itu tidak boleh karena tidak akan efektif kajiannya namun tetap dilaksanakan," kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Selain itu menurut dia, mengenai izin tambang sekitar 60 persen dianggap ilegal, tidak ada satupun yang dihukum.
Bahkan dari ESDM menurut dia, untuk tambang ilegal saja, mereka punya PPNS namun sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik.
"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, tidak tutup lobang tambang banyak," ujarnya.
Selain itu menurut dia, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dibuka padahal itu adalah keputusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan namun sampai saat ini tidak dibuka untuk umum.
Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau "One Map Policy" yang hingga saat ini tidak dibuka.
"Bahkan saya sampaikan di sini, yang baru siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan? Sudah," katanya.
Dia menegaskan sebenarnya banyak sekali rekomendasi yang disampaikan KPK dalam kaitannya untuk pencegahan namun tidak dilaksanakan bahkan terkesan lembaganya tidak dihargai.
Menurut dia, langkah pencegahan yang dilakukan KPK sangat banyak namun tidak pernah ditulis media karena yang diberitakan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak (DPR). Pencegahan KPK banyak kami lakukan namun tidak pernah ditulis, yang ditulis teman-teman media soal OTT," ujarnya.
Baca juga: KPK dalami pengetahuan Nunik soal relasi dengan anggota DPR RI
Berita Terkait
Komisi X dan III DPR RI setujui naturalisasi pesepakbola Thom, Ragnar, dan Maarten
Kamis, 7 Maret 2024 19:19 Wib
500 ribu lebih KPM di Sumsel akan menerima bantuan beras CBP tahap III
Jumat, 2 Februari 2024 20:58 Wib
Kogabwilhan sebut warga mengungsi ke pos TNI terus bertambah
Kamis, 25 Januari 2024 15:21 Wib
Subholding PalmCo dan SupportingCo resmi dibentuk
Sabtu, 2 Desember 2023 9:25 Wib
Industri makanan sumbang investasi terbesar Lampung di triwulan III
Sabtu, 25 November 2023 19:29 Wib
Tolak konstatering, SPPN VII demo PN Blambangan Umpu
Rabu, 22 November 2023 19:27 Wib
Pendapatan XL Axiata tumbuh 10 persen jadi Rp23,9 triliun di kuartal III-2023
Rabu, 22 November 2023 14:49 Wib
Investasi di Lampung hingga triwulan III terealisasi Rp7,9 triliun
Senin, 13 November 2023 18:22 Wib