Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengharapkan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.
"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit Migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra P.G Talattov ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.
Dari sisi hulu, lanjut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru. Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.
"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.
Sebagai perwakilan pemerintah, lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.
Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas. Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.
"Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.
Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina.
"Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina. Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi.
"Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya.
Berita Terkait
Direktur Indef nilai keputusan Pertamina pertahankan harga BBM tepat
Sabtu, 3 Februari 2024 20:33 Wib
INDEF sebut Sumatera butuh kereta barang untuk naikkan daya saing
Selasa, 3 Oktober 2023 18:43 Wib
Indonesia perlu mempercepat industri baterai listrik
Kamis, 21 April 2022 8:38 Wib
Konflik Rusia-Ukraina perlambat pemulihan ekonomi Indonesia
Selasa, 1 Maret 2022 13:48 Wib
Indef: Kontribusi bank syariah terhadap ekonomi masih rendah, dapat terus didorong
Minggu, 20 Februari 2022 15:20 Wib
Indef nilai MotoGP 2022 di Mandalika jadi pintu pemulihan pariwisata
Kamis, 7 Oktober 2021 20:56 Wib
Indef sebut pilihan rasional jika KAI pimpin proyek kereta cepat
Selasa, 14 September 2021 11:27 Wib
Indef beri rekomendasi kebijakan saat PPKM Darurat
Jumat, 16 Juli 2021 18:17 Wib