Serang (ANTARA) - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mencapai Rp13,214 triliun menjadi peraturan daerah APBD Banten Tahun 2020.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Provinsi Banten TA 2020 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug di Kota Serang, Selasa.Baca juga: Wagub Lampung Nunik serahkan rancangan KUA PPAS APBD 2020
"Saya mengapresiasi kerja DPRD yang bekerjasama dengan eksekutif. Mengawali hubungan harmonis yang menghasilkan sebuah kesepakatan dan persetujuan APBD 2020 ini," kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat memberikan sambutan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda APBD Provinsi Banten 2020 menjadi perda.
Ia berharap APBD Banten 2020 yang sudah disetujui DPRD Banten tersebut memberikan manfaat kepada rakyat Banten dalam pelaksanaannya nanti.
Baca juga: Anggaran ballpoint Rp123 miliar dalam rancangan APBD DKI 2020
Usai persidangan, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan untuk penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT BGD (Banten Global Development) akan dialokasikan pada Perubahan APBD 2020 sambil menunggu kondisi terakhir Bank Banten.
"Yang bertanggungjawab adalah PT BGD. Karena Bank Banten anak perusahaan PT BGD. Bukan Gubernur," kata Wahidin.
Baca juga: DKI siarkan secara langsung pembahasan APBD
Sedangkan penyertaan modal terhadap BUMD agrobisnis Banten, menurut Wahidin, hal itu sebagai upaya Pemprov Banten mengatasi permasalahan tengkulak agar petani tidak terjerat rentenir.
Dalam Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, total pendapatan mencapai Rp12,609 triliun. Belanja daerah sebesar Rp13,214 triliun sedangkan surplus/defisit Rp605,27 miliar.
Baca juga: RAPBD 2020 DKI diusulkan hampir Rp96 triliun
