FKPA minta Pemda Pesibar dapat sinergi dengan pengusaha tambak

id FKPA minta Pemda bersinergi,Dukung pusat tingkatkan produksi udang

FKPA minta Pemda Pesibar dapat sinergi dengan pengusaha tambak

Ketua FKPA Lampung Hanung Hernadi Kanan (Biru) saat dimintai keterangan, Jumat, (8/11/2019) (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) -

Forum Komunikasi Praktisi Aquakultur (FKPA) Lampung meminta pemerintah daerah Pesisir Barat dapat bersinergi dengan pengusaha tambak udang di sana demi meningkatkan produksi komoditas tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah pusat.

"Pemerintah pusatkan secara nasional ingin meningkatkan produksi udang menjadi lima kali lipat dalam 5 tahun ke depan, maka pemda setempat harus mendukung hal itu bukan malah mengalihfungsikan beberapa lahan tambak yang belum tau akan dipergunakan untuk apa," kata Ketua FKPA Hanung Harnadi, di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengaku, prihatin terkait adanya lahan tambak di tiga kecamatan Kabupaten Pesisir Barat yang akan dialihfungsikan tersebut sebab Lampung merupakan salah satu penghasil udang terbesar secara nasional.

"Kita ini nomor dua secara nasional di dalam menghasilkan udang, bila itu dialihfungsikan jelas akan mengurangi potensi produksi udang dan itu tidak sejalan dengan program pusat yang akan menaikkan lima kali lipat hasil udang secara nasional," kata dia.

Dia berharap Pemda Pesisir Barat dapat mencari solusi terkait hal ini sebab daerahnya memiliki potensi untuk menjadi salah satu penghasil udang terbesar di Lampung.

Ia mengatakan, bila memang lahan tambak tersebut masuk dalam rencana RT/RW untuk mengembangkan pariwisata atau pembangunan lainnya di sana sebenarnya pemda bisa berkolaborasi dengan para pengusaha tersebut sehingga menghasilkan PAD untuk mereka.

"Ya seperti di Lampung Selatan, Pesawaran dan daerah lainnya tambak para pengusaha udang bisa berjalan bersama dengan pemerintah tanpa adanya perubahan alih fungsi lahan," kata dia.

Sementara itu, ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera, Ran Agusri Syarief, mengatakan, terkait pengalihfungsian lahan anggotanya tersebut, pihaknya sudah mencoba memberikan surat kepada pimpinan daerah tersebut untuk beraudiensi mencari jalan keluar yang terbaik sebab mereka ini memiliki surat dan izin yang lengkap serta melakukan usaha tersebut sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pesisir Barat.

Menurut dia, selama ini pemda setempat tidak pernah memberikan sosialisasi kepada anggotanya akan dijadikan apa lahan tambak tersebut, jika memang kawasan tersebut ingin dijadikan tempat wisata pemda harus jelas, kapan dimulainya karena para pengusaha juga siap untuk mendukung hal itu.

"Jadi ketika ditanya mereka tidak bisa menjelaskan apa yang ingin dibuat setelah  alih fungsi itu," katanya

Ia menyebutkan dalam asosiasinya ada tujuh fam dan yang terkena alih fungsi tersebut ada empat fam yakni Lemong fam 5 hektare, Johan fam 6 hektare
Ngambur 4,5 hektare dan Biha fam 2, 5 hektare.

"Ke empat fam tersebut terdapat di tiga daerah di Kabupaten Pesisir Barat yakni di Kecamatan Ngambur, Pesisir Selatan, dan Lemong, jadi kami menunggu dan butuh kejelasan dari pemerintah setempat terkait alih fungsi lahan anggota kami," tambahnya
Pewarta :
Editor : Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar