Pegiat literasi minta Presiden perhatikan masyarakat kecil

id harapan warga lampung,pegiat literasi,Jokowi

Pegiat literasi minta Presiden perhatikan masyarakat kecil

Presiden RI Joko Widodo (ANTARA/Dian Hadiyatna/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Masyarakat Lampung yang berasal dari pegiat literasi, aktivis sosial,  kreator konten dan mahasiswa meminta agar kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo di periode kedua dengan Wakilnya KH Ma'ruf Amin lebih memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.

"Ke depannya, dalam periode kedua Presiden Jokowi dan Wakilnya KH Ma'ruf Amin harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, melalui kebijakannya," kata Robbani masyarakat Lampung yang berprofesi sebagai pegiat literasi saat dimintai pendapatnya di Bandarlampung, Selasa.

Menurut dia, jelang selesainya periode pertama  masa kepemimpinan Joko Widodo kepercayaan masyarakat terhadapnya turun drastis. Hal dikarenakan sejumlah kebijakan yang tidak pro-rakyat dan cenderung berpihak pada pengusaha.

"Itu benar-benar bertolak belakang dari jargon ekonomi kerakyatan yang digadang-gadang olehnya, ditambah lagi dengan adanya Revisi UU KPK, maka presiden dan wakilnya harus benar-benar mendengar aspirasi dan melihat kebutuhan masyarakat kecil," ujarnya.

Sementara itu Dyah Etika seorang pegiat sosial mengatakan bahwa di masa kepemimpinan yang kedua Presiden RI Joko Widodo bersama KH Ma'ruf Amin harus bisa menyejahterakan rakyatnya.

"ke depan pemerintah harus lebih memperhatikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat agar lebih terjangkau serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan menciptakan pendidikan yang bermutu agar tumbuh SDM yang unggul," katanya.

Sementara itu Ridho yang berprofesi sebagai   kreator konten mengatakan, pemerintah  harus mengedepankan keterbukaan informasi publik.

"Akses informasi harus dibuka secara gamblang tidak boleh ada pembatasan karena publik berhak tahu apa yang terjadi di Negara yang kita cintai ini," kata dia.

Kristina Ayu Mahasiswa Malahayati yang juga ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung mengatakan bahwa presiden dan wakilnya harus membereskan sederet kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahannya di periode pertama.

"Lalu meninjau dan merevisi kembali sederet RUU kontroversial yang tidak berpihak pada rakyat dan demokrasi," kata dia.

Baca juga: China yakin Presiden Jokowi mampu antarkan Indonesia lebih maju
 

Pewarta :
Editor : Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar