Bandarlampung (ANTARA) - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dilaksabakan pada Minggu, 20 Oktober 2019 disambut antusias oleh berbagai kalangan, dari kalangan mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga masyarakt lainnya.
Ponita Dewi, mahasiswa S2 FISIP Universitas Lampung, di Bandarlampung, Minggu, mengatakan bahwa suara para mahasiswa harus bisa didengar, dan setiap mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat seharusnya bisa diikutsertakan.
Selain itu, dengan adanya fenomena demo besar-besar beberapa pekan terakhir, ini bisa menjadi acuan untuk setiap kegiatan besar dan kecil, mahasiswa harus dilibatkan setiap kegiatan tersebut.
"Pemerintah harus bisa mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Karena dengan duduk bersama, bisa saling mengetahui dan memahami kebijakan yang akan diambil untuk kepentingan rakyat," kata Ponita pula.
Baca juga: Ananda Badudu buka suara soal cuitan #reformasidikorupsi
Ia menjelaskan, pemerintah pusat bisa mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi.
"Sekarang untuk menyalurkan aspirasi tidak harus demo, mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya dengan media khusus seperti wadah pengaduan, rumah pengaduan dan lainnya agar tidak ada lagi namanya kekerasan dan demo yang akan merugikan semua pihak," katanya lagi.
Dedi Kapriyanto, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung mengatakan, demo dan kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan, tetapi dengan duduk bersama bisa saling mengerti permasalahan yang ada.
"Seharusnya pemerintah bisa merangkul perwakilan atau ketua mahasiswa dari massing-masing provinsi," katanya lagi.
Baca juga: Pedagang makanan dan minuman keliling pun panen saat demo mahasiswa,
Dedi menjelaskan, dengan adanya perwakilan mahasiswa dari masing-masing provinsi di Indonesia, bisa menjadi wadah tempat bermusyawarah antara pemerintah dan mahasiswa. Karena dengan cara ini bisa menyerap aspirasi dari mahasiswa untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Mahasiswa inginkan pemerintah ajak terlibat pengambilan keputusan
Arsip-Aksi demo mahasiswa di DPRD Provinsi Lampung, Selasa. (Ruth Kanafi/Lampung.Antaranews.com)
"Pemerintah harus bisa mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Karena dengan duduk bersama, bisa saling mengetahui dan memahami kebijakan yang akan diambil untuk kepentingan rakyat," kata Ponita pula.
